Ketua DPN LBH PA & PK dan Ketua Cakep Sumut Jauli Manalu. (Foto: Ist/Aktual Online)
AKTULONLINE.co.id – Medan || Ketua Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Bantuan Hukum Pemantau Asset dan Pencari Kebenaran (DPN LBH PA & PK) Jauli Manalu mengungkap bahwa konflik agraria yang melibatkan PTPN I tidak akan pernah selesai.
Meskipun masyarakat mengantongi berbagai macam surat resmi dasar penguasaan atau kepemilikan tanah, PTPN I Regional I tetap menjadi pemenang hanya dengan modal klaim secara lisan bahwa tanah milik atau dikuasai maupun telah diberi negara merupakan lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU).
Jauli yang juga merupakan Ketua Cahaya Kemenangan Prabowo (Cakep) mengungkap bahwa cara satu-satunya untuk melawan kezaliman yang telah dilakukan oleh PTPN I Regional I adalah dengan melakukan penggerudukan massal ke kantornya di Jalan Lintas Sumatera Km 21 Tanjung Morawa, jika perlu ke rumah Direktur Operasional atau SEVP.
Penggerudukan ini kata Jauli Manalu, Kamis (15/1/2026) siang, harus dilakukan secara bersama-sama, bukan orang perorang atau sekelompok saja seperti yang selama ini dilakukan oleh masing-masing kelompok korban dari perampasan lahan dilakukan PTPN I Regional I.
“Kita sudah menyaksikan bersama-sama tidak satupun masyarakat yang lahannya dirampas PTPN I Regional I menang meski dibawa ke jalur hukum. Tidak ada HGU tapi bisa dijual cuma modal klaim itu HGU seperti kasus seperti sport centre. Atau tanah-tanah masyarakat lain yang dirampas, mereka bilang ini HGU padahal masyarakat ada alas hak tanah sepeti di Laut Dendang, Langkat dan lain-lain. Satu-satunya cara kita geruduk masal kantornya, kita minta bukti HGU mereka, jika perlu kita ramai-ramai datangi rumah direktur operasional dan SEVP nya,” ungkap Jauli Manalu.
Bagi masyarakat dan kelompok tani yang memiliki misi membongkar serta melawan kezaliman PTPN I Regional I, Jauli Manalu mengundang masyarakat untuk hadir ke kantornya di Simpang Flyover Djamin Ginting Jalan Ngumban Surbakti No.28 Medan, guna berdiskusi sembari menunggu kekuatan massa minimal hingga seribu orang.
Jauli Manalu pun menyatakan siap mengkoordinir aksi penggerudukan massal ini, sebagai salah satu upaya terakhir menuntut keadilan dan kebenaran yang tidak bisa didapatkan di meja peradilan.
“Kalau bisa awal bulan depan aksi. Tinggal masyarakatnya, mau tidak bersama-sama kita aksi, kita paksa buka data HGU PTPn I. Karena yang terjadi, yang bukan HGU saja diklaim HGU. Masyarakat susah mengurus surat tanahnya, tiba-tiba sudah punya Citraland, suda punya mata pengusaha non pribumi. Loh, masyarakat cuma tengok-tengok saja. Cuma ini jalan satu-satunya. Turun ke jalan, kita geruduk, kita kejar pejabatnya,” tutup Jauli Manalu.|| Prasetiyo