AKTUALONLINE.co.id – Jakarta || Istana Kepresidenan akhirnya buka suara mengenai dinamika politik terkini serta isu pengunduran diri yang melibatkan jajaran pimpinan nasional. Pertemuan tertutup berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026) pagi tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara langsung menyampaikan niatannya untuk mengundurkan diri dari jabatan. Langkah tersebut diambil menyusul perkembangan dinamika hukum serta putusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu, Bapak Wakil Presiden menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” tegas Menteri Sekretaris Negara, seperti yang dikutip Aktual Online, Selasa (10/11/2026) dari saluran YouTube Kementerian Sekretariat Negara RI.
Pihak Istana Sekneg sekaligus meluruskan spekulasi yang beredar bahwa Presiden Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut. Di sisi lain, Wapres Gibran juga memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui jalur peradilan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Tidak benar di dalam pertemuan tersebut Bapak Presiden menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran, dan Bapak Wakil Presiden memohon untuk diberi kesempatan dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” tegas Menteri Sekretaris Negara, seperti yang dikutip Aktual Online, Selasa (10/11/2026) dari saluran YouTube Kementerian Sekretariat Negara RI.
Mensesneg menegaskan bahwa pemerintah tetap fokus menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik seperti biasa, termasuk mitigasi potensi bencana hidrometeorologi serta kebakaran hutan dan lahan. Sementara terkait wacana penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR RI, pemerintah menyerahkan sepenuhnya dan menghormati prosedur politik yang berlaku. || Red
