Today

Selasa, 10 November 2026

13 Kasus HAM Berat Mangkrak Bertahun-tahun, Yusril Bentuk Pokja Khusus

Aishila

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran HAM Berat bersama instansi terkait di Hotel Pullman Jakarta, Senin (9/11/2026) kemarin. (Foto: Ist/Aktual Online)
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran HAM Berat bersama instansi terkait di Hotel Pullman Jakarta, Senin (9/11/2026) kemarin. (Foto: Ist/Aktual Online)

AKTUALONLINE.co.id – Jakarta || Penanganan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Indonesia memasuki babak baru. Pemerintah mengambil langkah tegas untuk menyelaraskan persepsi antar lembaga penegak hukum guna menuntaskan belasan perkara kelam yang hingga kini belum menemui titik terang.

Langkah konkret tersebut dicapai dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra pada Senin (9/11/2026) di Jakarta. Pertemuan mendesak ini membedah akar masalah belum berlanjutnya 13 dari 17 peristiwa pelanggaran HAM berat hasil penyelidikan Komnas HAM ke tahap penyidikan Kejaksaan Agung.

“Pada prinsipnya, setiap tindak kejahatan merupakan pelanggaran HAM, tetapi tidak semuanya memenuhi kualifikasi sebagai pelanggaran HAM yang berat. Apabila suatu perkara tidak memenuhi unsur pelanggaran HAM berat, penanganannya tetap harus dilanjutkan melalui peradilan pidana biasa. Setiap kejahatan harus diproses secara hukum dan tidak boleh dibiarkan tanpa kepastian hukum,” tegas Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, seperti yang dikutip Aktual Online, Selasa (10/11/2026) dari laman kumham-imipas.go.id.

Guna menjembatani perbedaan kriteria kecukupan alat bukti antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, forum rakor sepakat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) khusus yang dikomandoi Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan. Pokja bakal mengkaji opsi penempatan supervisor dari Kejaksaan Agung sejak proses awal penyelidikan.

“Permasalahan yang ingin kita selesaikan bukanlah mencampuri substansi perkara, melainkan memperbaiki prosedur penanganannya. Dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan sejak tahap penyelidikan, perbedaan persepsi dan penafsiran hukum diharapkan dapat diselesaikan lebih awal sehingga proses penanganan perkara dapat berjalan dengan lebih efektif,” tegas Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan, seperti yang dikutip Aktual Online, Selasa (10/11/2026) dari laman kumham-imipas.go.id. || Red

READ  Kapolri: Terus Berjuang Buruh untuk Tingkatkan Kesejahteraan dan Wujudkan SDM Unggul

Related Post