AKTUALONLINE.co.id – Sumatera Utara || Pernyataan Sastra selaku Kuasa Hukum PT. Nusa Dua Propertindo (NDP) dalam dialog publik Aktual Online bertajuk ‘Benang Kusut Agraria di Sumut, Investasi atau Perampasan (?)’ pada 22 Oktober 2026 lalu agak berlawanan dengan Perjanjian No.Dir/SPK-I/01/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 antara PT. Perkebunan Nusantara II (red. sekarang berganti nama menjadi PTPN I Regional I), PT. Ciputra KSPN dan PT. NDP.
Tugas PT. NDP yang menurut Sastra hanya melakukan pembersihan lahan, ternyata dalam kesepakatan kerjasama Pasal 9 Poin 9.1.3 Butir V Sub Butir a, dinyatakan secara jelas bahwa perusahaan inilah yang diklaimnya sebagai anak perusahaan PTPN I Regional I inilah yang melakukan penandatanganan penjualan rumah mewah dengan tanah berstatus HGB kepada konsumen.
“HGB akan dialihkan secara langsung kepada konsumen/masyarakat, berdasarkan suatu akta jual beli yang ditandatangani oleh PT.NDP dan konsumen pembeli produk real estat terkait, sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku di Indonesia,” bunyi klausal kerjasama tersebut.
Alasan Majunya PT. NDP sebagai pihak yang langsung meneken akad jual beli ini menurut kesepakatan tersebut adalah sertifikat HGB yang terbit masih atas nama PT. NDP, bukan PT. Ciputra KSPN.
Meski begitu, tidak ada rincian secara jelas dalam pasal-pasal dalam perjanjian Proyek Deli Megapolitan tersebut yang menerangkan kapan HGB bisa berubah menjadi sertifikat usai akad jual beli antara PT.NDP dengan konsumen ditandatangani.
Menelaah fakta-fakta tersebut, Praktisi Hukum Jauli Manalu menilai bahwa Proyek Deli Megapolitan CitraLand bukanlah satu-satunya kasus berdirinya real estate di atas lahan yang di klaim sebagai aset negara namun dijual dengan dalih kerjasama. Misalnya, proyek Pesona Indah Cemara dan Jewel Garden.
Telah diberlakukannya UU Pengaturan Reforma Agraria No.10 Tahun 2026, proyek-proyek ini harusnya dihentikan untuk sementara waktu. Bukan hanya karena telah menyimpang dari peruntukan awal izin pengelolaan lahan negara, namun ada sebuah sengketa lahan antara PTPN I Regional I dengan masyarakat yang wajib diselesaikan.
“Jadi kalau kita lihat secara seksama, ada beberapa hal penting. Pertama, ada sengketa perusahaan dengan masyarakat yang masih berlangsung. Kedua, katanya ini aset, tanah negara, lalu mengapa dijual. Sementara, masyarakat diusir. Ini jelas tidak masuk akal. Apalagi, sudah berlaku UU Agraria yang baru. Harusnya tanah-tanah ini untuk masyarakat, bukan pemilik modal kalau toh dijual juga. Mengapa masyarakat tidak bisa membelinya dan harus digusur. Hentikan saja dulu proyeknya,” jelas Jauli Manalu, Selasa (10/11/2026) siang.
Sebenarnya, Jauli Manalu menegaskan bahwa persoalan Proyek Deli Megapolitan ataupun pembangunan hunian elite di atas lahan-lahan HGU tidak sebatas pada hilangnya tanah-tanah milik negara dengan dalih investasi, maupun klaim aset oleh PTPN I Regional I atas tanah-tanah milik masyarakat.
Ternyata, HGU yang diterbitkan oleh BPN juga memiliki celah yang memicu konflik. Yakni, tidak ada peta ukur maupun peta pendaftaran. Solusinya, BPN harus bertanggungjawab melakukan pengukuran ulang batas-batas HGU secara terbuka.
Tentu saja, ada hal menarik lain di dalam kesepakatan Proyek Deli Megapolitan di dalam pasal-pasal lainnya. Benarkah ini merupakan investasi.*Bersambung || Prasetiyo
Catatan Redaksi:
Redaksi Aktual Online telah berusaha melakukan konfirmasi untuk meminta keterangan dari Region Head PTPN I Regional I Wispramono Budiman, Kuasa Hukum PT. NDP Sastra dan pihak pengembang CitraLand, namun hingga kini tidak satupun dari mereka mau memberikan penjelasan soal perjanjian tersebut. Perlu diingat pula bahwa Sastra selaku Kuasa Hukum dalam Dialog Publik PT. NDP hanya mengakui bahwa mereka bekerja atas perintah PTPN I Regional I dan menyatakan persoalan-persoalan yang timbul sebagai perbedaan pendapat yang tetap mereka hormati.
