AKTUALONLINE.co.id— Jakarta ||| Mengantisipasi ancaman cuaca ekstrem dan puncak musim hujan, Kementerian Sosial (Kemensos) mengambil langkah cepat dengan menyiagakan dukungan logistik di lebih dari 800 titik rawan bencana di berbagai penjuru tanah air. Kesiapan ini dirancang komprehensif mulai dari fase mitigasi, penanganan darurat, hingga pemulihan pascabencana.
Langkah strategis tersebut diungkapkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebelum mengikuti Rapat Terbatas mengenai Antisipasi Bencana Alam yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 9 November 2026.
“Kita ingin sesuai harapan Bapak Presiden, ada koordinasi yang baik. Kita bisa mengantisipasi segala kemungkinan, tentu berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG. Sehingga nanti antisipasinya secara bersama-sama,” ujar Gus Ipul, seperti yang dikutip Aktual Online, Selasa (10/11/2026) melalui laman www.kemensos.go.id.
Ia merinci, rantai penanganan Kemensos telah dimulai sejak tahap prabencana melalui konsolidasi intensif bersama pemerintah daerah serta pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB). Puncak kesiapsiagaan diwujudkan dengan mendekatkan stok logistik langsung ke desa-desa yang masuk dalam peta rawan bencana.
“Ketika terjadi bencana, kita ada dukungan logistik di 800 lebih titik. Logistik kita simpan di desa-desa yang rawan bencana,” tegasnya.
Saat fase darurat bencana melanda, Kemensos langsung mengerahkan operasional pendirian dapur umum serta menyalurkan bantuan logistik siap saji sesuai kebutuhan mendesak warga terdampak. Tak berhenti di situ, pada tahap pascabencana, negara hadir memberikan intervensi lanjutan berupa bantuan sosial kebencanaan, pengisian perabotan rumah tangga, program pemberdayaan, hingga penyaluran jaminan hidup (jadup) bagi para penyintas selama tiga bulan masa pemulihan.
“Jadi itu kira-kira penyaluran melalui Kementerian Sosial, yang akan dikoordinasikan dengan bantuan-bantuan dari kementerian, badan, dan juga pemerintah daerah,” imbuhnya.
Gus Ipul menegaskan bahwa seluruh mekanisme penyaluran bantuan sosial ini memegang prinsip akurasi berbasis data akurat dari pemerintah daerah. Data tersebut selanjutnya melalui proses verifikasi dan validasi secara ketat oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS) sebelum akhirnya digelontorkan ke tangan penerima manfaat.
“Setiap penyaluran, kita selalu berdasarkan data yang dikirim oleh Pemda, yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kemendagri dan BPS. Setelah itu baru kita salurkan,” pungkasnya.|||Red
