AKTUALONLINE.co.id — Jakarta ||| Ancaman banjir susulan yang terus mengepung kawasan Sumatra mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara menginstruksikan percepatan normalisasi sungai sebagai prioritas utama penanganan pascabencana di tiga provinsi terdampak: Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Instruksi tegas tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 9 November 2026. Langkah ini diambil merespons maraknya luapan air yang memicu kerusakan berulang pada infrastruktur jalan, jembatan, hingga pemukiman warga yang baru saja dibersihkan dari material lumpur.
Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra yang juga Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa sepanjang April hingga Oktober 2026, tercatat setidaknya 41 kali banjir susulan melanda kawasan tersebut.
“Oleh karena itulah Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai, itu perintah paling utama. Ada 137 sungai yang terdampak,” tegas Mendagri Tito Karnavian usai rapat, seperti yang dikutip Aktual Online, Selasa (10/11/2026) dari laman www.presidenri.go.id.
Dari total 137 sungai yang tercatat, sebarannya meliputi 48 sungai di Sumatra Utara, 58 di Sumatra Barat, dan 31 di Aceh. Selain itu, pemerintah memetakan 38 titik muara sungai yang perlu ditangani. Dari jumlah muara tersebut, 7 titik telah rampung dinormalisasi, 11 titik tengah dalam pengerjaan, dan 20 sisanya masuk daftar antrean penanganan.
Tito menjelaskan, pendangkalan sungai akibat tingginya sedimentasi menjadi pemicu utama meluapnya air hingga membobol tanggul saat curah hujan meningkat.
Guna mengejar target, Kementerian Pekerjaan Umum ditunjuk sebagai ujung tombak pelaksana yang disokong penuh oleh pemerintah daerah, TNI, serta Polri. Pasukan Zeni TNI dan Polri bakal diterjunkan langsung ke lapangan untuk membantu pengerukan sedimen serta pembentangan tanggul darurat.
Tak hanya penanganan di darat, pemerintah juga menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menekan potensi hujan ekstrem di zona pemulihan. Mendagri turut memberi lampu hijau bagi pemerintah daerah untuk kembali menetapkan status tanggap darurat apabila skala bencana susulan meluas, demi mempercepat pencairan dan penggunaan anggaran darurat.
Presiden Prabowo pun menjamin kepastian alokasi anggaran pusat agar kementerian dan lembaga terkait dapat segera menggelar lelang dini, sehingga eksekusi pengerjaan fisik di lapangan bisa meluncur deras sejak awal tahun.|||Red
