Singgung Penyadapan Presiden di Paripurna DPR, Puan Ingatkan Aparat Tak Boleh Jadi Alat Kekuasaan

AKTUALONLINE.co.id—Jakarta ||| Ketua DPR RI Puan Maharani membuka Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026–2027 melalui Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa 10 November 2026. Dalam pidato pembukaannya, Puan menyoroti isu sensitif terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi Kepolisian.

Didampingi empat Wakil Ketua DPR RI—Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati—Puan menegaskan pentingnya menjaga independensi lembaga penegak hukum di tanah air.

“DPR RI mengapresiasi tindakan Kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden RI. Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun,” tegas cucu Bung Karno tersebut di hadapan anggota dewan, seperti yang dikutip Aktual Online, Selasa (10//11/2026) melalui laman www.dpr.go.id.

Politikus PDI Perjuangan ini memastikan bahwa DPR akan mengawal proses hukum secara ketat melalui fungsi pengawasan, sekaligus mendukung langkah Polri mengusut tuntas kasus penyadapan Kepala Negara secara transparan.

“Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi, dan menyejahterakan rakyat,” tambahnya.

Selain pengawalan kasus penyadapan Presiden, Puan merinci 12 isu strategis yang menjadi fokus pengawasan DPR RI sepanjang masa persidangan ini, di antaranya:

1. Penanganan kasus penyadapan Presiden RI;
2. Penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan;
3. Penanganan kasus perundungan anak;
4. Upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak;
5. Percepatan pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana;
6. Penanganan gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang, pertanahan, serta perizinan kawasan industri;
7. Perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial;
8. Evaluasi penanganan karhutla dan penanggulangan dampak kerugian kesehatan masyarakat;
9. Kesiapan dan akurasi data dalam reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
10. Pemerataan program revitalisasi sekolah;
11. Perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal; serta
12. Penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi dan lifting migas dalam negeri.|||Red