AKTUALONLINE.co.id—Jakarta ||| Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh anggota dewan tidak bisa mengabaikan aturan main. Seluruh proses pengajuan hak interpelasi tingkat lanjut tersebut wajib tunduk pada mekanisme kelembagaan serta ketentuan konstitusi yang berlaku.
Pernyataan ini ditegaskan Puan merespons laporan terkait manuver sejumlah anggota DPR yang mulai mengumpulkan tanda tangan demi mengulirkan HMP.
“Bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya, tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” tegas Puan seusai Rapat Paripurna di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa 10 November 2026.
Politikus PDI Perjuangan ini mengonfirmasi bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan pergerakan pengumpulan tanda tangan tersebut. Kendati demikian, pimpinan dewan tidak akan terburu-buru dan memilih menyerap aspirasi yang masuk secara berjenjang melalui fraksi-fraksi maupun anggota dewan selama masa reses.
Puan memastikan tindak lanjut resmi baru akan diproses secara kelembagaan setelah pembukaan masa sidang DPR RI mendatang. Pimpinan DPR akan mempelajari terlebih dahulu peta perkembangan serta pemenuhan landasan prosedural sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Terkait maraknya isu penggalangan dukungan tersebut, Puan mengimbau semua pihak untuk bersikap tenang dan tidak berspekulasi dini. Ia meminta publik menunggu penyampaian sikap resmi dari para legislator yang menjadi pengusul HMP secara terbuka.
“Ya, selama belum ada pernyataan resmi, ya kita tunggu saja,” pungkasnya, seperti yang dikutip Aktual Online, Selasa (10/11/2026) melalui laman www.dpr.go.id. ||| Red
