AKTUALONLINE.co.id—Jakarta ||| Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak berhenti saat kobaran api berhasil dipadamkan. Pemerintah terus menggulirkan langkah terpadu mulai dari penegakan hukum yang tegas, pemulihan ekosistem satwa, hingga pengembangan skema ekonomi hijau berkelanjutan.
Berdasarkan data sistem pemantauan SiPongi periode 11 November 2026, jumlah titik panas (hotspot) kategori high confidence secara nasional tercatat turun signifikan dari 338 titik menjadi 55 titik. Di enam provinsi prioritas rawan karhutla, angka tersebut juga menyusut drastis dari 86 titik menjadi 14 titik.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemenhut Ristianto Pribadi menyatakan bahwa seluruh jajaran di lapangan tidak mengendurkan kewaspadaan. Operasi pemadaman darat, patroli rutin, dan verifikasi lapangan (groundcheck) tetap digencarkan guna mencegah munculnya titik api baru.
“Operasi pemadaman, patroli, dan groundcheck tetap dilanjutkan, terutama di lahan gambut Sumatera Selatan yang berpotensi menyimpan bara api dan memicu kebakaran kembali,” ujar Ristianto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 12 November 2026, seperti yang dikutip Aktual Online, Jumat (13/11/2026) dari laman www.kehutanan.go.id.
Sejalan dengan pengendalian api di lapangan, Kemenhut turut memperketat penegakan hukum. Sebanyak 32 subjek hukum dijatuhi sanksi administratif terkait pelanggaran karhutla, dengan rincian lima pencabutan izin, 19 pembekuan izin, serta delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan ekosistem.
Selain itu, pemerintah memproses secara hukum 241 individu dan 93 korporasi. Penindakan ini didasarkan pada temuan areal terbakar seluas 33.514,01 hektare yang berada di wilayah konsesi 57 badan usaha di delapan provinsi. Sanksi pembekuan izin dan paksaan pemulihan diterapkan agar pelaku usaha bertanggung jawab memulihkan kawasan rusak dan tidak membiarkannya terbengkalai.
Di sektor konservasi, upaya pemulihan habitat mulai membuahkan hasil positif. Di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, jumlah jenis satwa liar yang terpantau meningkat dari 17 spesies pada 2024 menjadi 25 spesies pada 2026, termasuk satwa dilindungi seperti gajah Sumatra dan harimau Sumatra. Capaian ini diraih lewat rehabilitasi habitat, penertiban kebun ilegal bersama Satgas PKH, penguatan patroli, serta relokasi warga secara bertahap.
Penertiban serupa juga menyasar Suaka Margasatwa Lamandau. Di kawasan tersebut, Kemenhut menumbangkan 11.180 batang pohon kelapa sawit ilegal demi mengembalikan ruang jelajah satwa dan menekan potensi konflik dengan manusia.
Sebagai langkah jangka panjang, Kemenhut mendorong skema ekonomi hijau agar masyarakat di sekitar kawasan hutan memperoleh manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan. Dalam forum COP31 UNFCCC, Indonesia bersama Jepang memperkuat kerja sama karbon kehutanan melalui Joint Crediting Mechanism (JCM). Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki memaparkan komitmen Indonesia mengembangkan proyek karbon melalui rehabilitasi 12 juta hektare lahan terdegradasi, perlindungan 50 juta hektare hutan, serta penguatan perhutanan sosial dan hutan adat.
Di tingkat tapak, penguatan pembiayaan konservasi jangka panjang juga tengah disusun oleh Satgas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional untuk 13 taman nasional prioritas dan dua lanskap spesies ikonik, dilengkapi pengembangan agroforestri pangan seluas 10 hektare di Bogor serta kolaborasi pengelolaan gambut dengan Republik Kongo.|||Red
