AKTUALONLINE.co.id— Jakarta ||| Komisi III DPR RI mendesak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto beserta jajaran untuk menjerat para tersangka kasus penyadapan ilegal (illegal interception), akses ilegal (illegal access), dan penghilangan data elektronik dengan pasal makar. Langkah hukum yang tegas dinilai mutlak diperlukan karena kejahatan digital tersebut dipandang sebagai ancaman serius terhadap keamanan negara.
Desakan tersebut dituangkan secara resmi sebagai salah satu butir kesimpulan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR RI bersama Kapolri pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 12 November 2026.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa seluruh anggota dewan sepakat memandang rangkaian kejahatan siber tersebut bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan bentuk perbuatan makar yang harus ditangani secara komprehensif.
“Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau illegal access dan atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindakan makar. Oleh karena itu, Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,” ujar Habiburokhman saat membacakan kesimpulan rapat, seperti yang dikutip Aktual Online, Jumat (13/11/2026) dari laman www.dpr.go.id.
Meski mengapresiasi kinerja cepat dan langkah tegas Korps Bhayangkara dalam membongkar kasus tersebut, politikus Fraksi Partai Gerindra itu mengingatkan agar penyidikan tidak berhenti pada para tersangka yang telah diamankan. Kepolisian diminta menelusuri secara mendalam potensi keterlibatan aktor intelektual maupun jaringan lain di balik operasi ilegal itu.
Selain penerapan pasal berlapis, Komisi III DPR RI juga menekankan agar seluruh tahapan penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut dinilai krusial guna memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan koridor hukum yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.|||Red
