AKTUALONLINE.co.id – Sumatera Utara || Anatomi perjanjian di balik megaproyek Deli Megapolitan CitraLand terus terkuak. Dokumen surat perjanjian kerja sama No.Dir/SPK-I/01/VI/2020 ternyata menyimpan manuver korporasi yang dirancang sangat presisi. Senjata utamanya ada di Pasal 5, penciptaan enam Perusahaan Usaha Patungan (PUP) yang bertugas sebagai bemper sekaligus motor penggerak proyek, memutus keterlibatan langsung PT. Ciputra KSPN sebagai mitra pengembang tunggal.
Dalam kesepakatan tersebut, PTPN II (kini PTPN I Regional I), PT. Nusa Dua Propertindo (NDP), dan PT. Ciputra KSPN bersepakat melahirkan enam entitas PUP sekaligus. Terdiri dari PUP Kawasan Residensial, PUP Kawasan Bisnis, PUP Kawasan Industri, PUP Kawasan Hijau, PUP Penunjang Kawasan, hingga PUP Pengelola Kawasan.
Di atas kertas, ini adalah optimalisasi aset. Namun di mata Praktisi Hukum Jauli Manalu, skema ini adalah rekayasa hukum level tinggi dengan satu tujuan, yaitu menyiasati delik tindak pidana korupsi secara langsung.
Melalui skema enam PUP ini, PT. Ciputra KSPN berhasil memposisikan diri murni sebagai investor beritikad baik yang hanya datang untuk menyuntikkan modal dan memberi keuntungan bagi kas negara. Urusan pekerjaan teknis di lapangan, digeser menjadi tanggung jawab masing-masing PUP.
Ikatan perjanjian ini sukses menjadi alibi sempurna untuk memecah pandangan publik dan penegak hukum. Secara de jure, tanah negara berstatus HGU maupun eks-HGU itu tidak pernah dijual ke Ciputra, melainkan hanya dikerjasamakan (KSO) dengan anak usaha BUMN (PT NDP). Namun secara de facto, ribuan hektare aset negara tersebut telah beralih penguasaan, dibangun, dan dikomersialkan oleh korporasi swasta.
“Ini kan trik. Kalau hanya melihat kasus ini secara sempit melalui lembaran kertas, tentu saja ini bukan kasus korupsi tapi perdata, murni bisnis,” tegas Jauli Manalu saat membedah konstruksi hukum tersebut, Jumat (13/11/2026) siang.
Manuver hukum ini membuat pihak ketiga yang beritikad baik memiliki perisai pelindung dari undang-undang. Dengan skema Kerja Sama Operasional (KSO), PT Ciputra KSPN masuk berdasarkan undangan resmi pemilik sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), yakni PT NDP.
Implikasinya fatal jika kelak proyek ini tersandung pidana misalnya proses peralihan lahan HGU dan eks-HGU dari PTPN ke PT NDP terbukti cacat prosedur. Namun, Ciputra bisa dengan mudah cuci tangan, berlindung di balik argumen bahwa mereka tidak tahu-menahu urusan pelepasan aset di hulu dan hanya menjalankan kontrak bisnis secara profesional.
Skema ini juga sukses memotong rantai pembuktian delik kerugian kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Ketika PT NDP selaku anak perusahaan bertransaksi dengan Ciputra, rezim hukumnya bergeser menjadi murni business to business. Segala potensi kerugian yang muncul akan diklaim sekadar sebagai risiko bisnis perseroan, bukan kerugian APBN atau kas induk BUMN.
Klaim bahwa Ciputra memberikan kontribusi profit bagi negara melalui pembagian hasil ke PT NDP, menurut Jauli Manalu memang menjadi narasi pamungkas untuk menetralisir unsur memperkaya diri sendiri atau korporasi. Para petinggi pengambil keputusan pada akhirnya akan berlindung di bawah doktrin Business Judgment Rule dengan mengklaim kebijakan ini sebagai inovasi brilian menyelamatkan lahan terlantar, bukan instrumen perampasan aset negara.
Perlu pula diingat kata Jauli Manalu, meski Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan beberapa waktu lalu telah memutus bebas para terdakwa dalam pusaran awal kasus ini, namun vonis tersebut bisa jadi karena kegagalan jaksa membongkar labirin korporasi ini secara utuh. Bukan kesalahan hakim.
Jika penegak hukum ingin memulai lembaran baru dan menembus tirai pelindung tersebut, Jauli menyarankan agar penyelidikan ditarik ke titik hulu, yakni validitas legalitas tanah atau penerbitan HGU dari BPN untuk PTPN I Regional I yang dijadikan dasar kerjasama proyek Deli Megapolitan CitraLand.
“Jika proyek berjalan sesuai dengan ketentuan, tidak ada yang diakal-akali, pasti tidak akan terjadi keributan dan penolakan. Coba dimulai dengan cek sertifikat HGU-nya. Validitas penerbitan HGU PTPN I Regional oleh BPN yang dinilai cacat karena tanpa peta bidang dan peta pendaftaran, itu adalah pintu masuknya. Baca baik-baik. Jangan cuma lihat sampulnya saja,” tantang Jauli.
Pola legal engineering semacam ini terbukti tidak hanya eksklusif di Deli Megapolitan CitraLand. Proyek hunian elite lain di atas lahan yang diklaim sebagai aset PTPN, seperti Pesona Indah Cemara dan Jewel Garden, juga turut menjadi sumber keributan dengan masyarakat karena anatomi hulu ini tidak dibedah. Makanya, konflik agraria berbalut investasi ini akan terus berlanjut serta menjadi bom waktu. *Bersambung || Prasetiyo
Catatan Redaksi:
Redaksi Aktual Online telah melayangkan permohonan konfirmasi kepada Region Head PTPN I Regional I Wispramono Budiman, Kuasa Hukum PT. NDP Sastra, serta perwakilan pihak pengembang CitraLand maupun pengembang Pesona Indah Cemara dan Jewel Garden. Namun, hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu pun pihak yang bersedia memberikan klarifikasi. Sebelumnya, pada Dialog Publik Aktual Online bertajuk ‘Benang Kusut Konflik Agraria di Sumut, Investasi atau Perampasan’ 22 Oktober 2026, Sastra selaku Kuasa Hukum PT. NDP secara diplomatis menyatakan bahwa pihaknya hanya bekerja atas perintah PTPN I Regional I, dan menganggap persoalan yang timbul di lapangan sekadar perbedaan pendapat yang patut dihormati.
