AKTUALONLINE.co.id – Sumatera Utara || Sejak awal, PT. Ciputra KSPN mengetahui betul bahwa lahan yang akan mereka bangun Proyek Deli Megapolitan CitraLand telah diduduki oleh masyarakat dan telah berdiri rumah-rumah penduduk. Namun, keberadaan warga beserta tempat tinggalnya di dalam perjanjian No.Dir/SPK-I/01/VI/2020 proyek tersebut dilabeli negatif, yakni, penggarap dan hunian liar.
Fakta itu dijelaskan dalam Pasal 9 Point 9.5 butir 9.5.1 tentang prosedur dan tata cara pembersihan lahan wilayah HGU untuk semua kawasan.
“Ciputra KSPN mengetahui dan memahami bahwa saat ditandatanganinya perjanjian ini, terdapat hunian liar berupa penggarapan tanah dari masyarakat serta sengketa hukum terhadap bagian tertentu dari areal lahan wilayah HGU,” terang dalam perjanjian.
Memang, penelusuran Aktual Online juga mendapati bahwa di lahan-lahan yang dibangun proyek Deli Megapolitan CitraLand ini telah merupakan lahan-lahan HGU yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat PTPN I Regional I.
Namun, Aktual Online menemukan bahwa HGU yang diterbitkan oleh BPN ternyata tidak melampirkan peta bidang dan peta pendaftaran, salah satunya
HGU 96 Bangun Sari yang saat ini dibangun CitraLand Tanjung Morawa, ternyata menggunakan peta ukur No.56 Tahun 1997 sebagai instrumen usang untuk memvalidasi legalitas lahan demi memuluskan kepentingan hunian elite di atas lahan milik negara yang sebagian telah dibagikan ke masyarakat.
Hardjito selaku Penasehat Kelompok Perjuangan Tanah Suguhan Dalu X-A membeberkan bahwa argumen nasionalisasi perusahaan Belanda (UU No. 86 Tahun 1958) yang selalu dijadikan senjata pamungkas PTPN adalah salah keliru.
Pasalnya, lahan eks perkebunan rekening Deli Maskapai itu telah didistribusikan kepada masyarakat sejak tahun 1953, jauh sebelum undang-undang nasionalisasi itu terbit.
Lebih fatal lagi, Hardjito membeberkan fakta persidangan yang mengarah pada dugaan rekayasa lokus. Tanah 395 hektare yang diklaim menjadi HGU 86 yang berasal dari HGU 1, 11, dan 12, sarat akan manipulasi administratif. HGB atas nama PT. NDP No. 03186 diklaim berada di Desa Telagasari, sementara secara administrasi lokasinya masuk ke Desa Dalu X-A yang dikuatkan dengan pernyataan dari Eks Kepala Desa Dalu X-A. Namun, sang pucuk pimpinan desa mengaku tidak pernah meneken berkas apapun untuk menguatkan terbitnya HGU maupun HGB.
”Peta Desa Telagasari, Bangunsari, dan Dalu X-A itu hampir setiap dua tahun berubah batas desanya. Yang mengejutkan, Kepala Desa Telagasari tidak mengakui lokus proyek (CitraLand) itu masuk di desanya dan tidak pernah menandatangani proses HGB apa pun. Kepala Desa Dalu yang lama juga tidak mengakuinya. Jadi apakah proyek ini bukan bagian tanah dari NKRI,” cecarnya tajam.
Bagi warga, fakta ini membuktikan bahwa adanya praktik pengaburan wilayah yang sistematis. Mereka pun kini mendesak adanya audit terbuka terhadap penerbitan HGU maupun HGB yang menindas hak-hak agraria masyarakat yang telah bermukim lintas generasi.
Sementara itu, Kepala BPN Deli Serdang Mahyu Danil sendiri hingg kini tidak dapat dikonfirmasi soal masalah tersebut lantaran telah memilih memblokir nomor seluler wartawan Aktual Online. Langkah itu ia lakukan setelah terus dicecar konfirmasi soal lahan-lahan masyarakat yang diklaim aset oleh PTPN I Regional I.*bersambung || Prasetiyo
Catatan Redaksi:
Redaksi Aktual Online telah berusaha melakukan konfirmasi untuk meminta keterangan dari Region Head PTPN I Regional I Wispramono Budiman, Kuasa Hukum PT. NDP Sastra dan pihak pengembang CitraLand, namun hingga kini tidak satupun dari mereka mau memberikan penjelasan soal perjanjian tersebut. Perlu diingat pula bahwa Sastra selaku Kuasa Hukum dalam Dialog Publik Aktual Online 22 Oktober 2026 bertajuk ‘Benang Kusut Konflik Agraria di Sumut, Investasi atau Perampasan’ menyatakan bahwa PT. NDP hanya mengakui bahwa mereka bekerja atas perintah PTPN I Regional I dan menyatakan persoalan-persoalan yang timbul sebagai perbedaan pendapat yang tetap mereka hormati.
