AKTUALONLINE.co.id – Jakarta || Polemik keabsahan dokumen persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak akhir secara administratif. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pencabutan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan pelaksanaan langsung atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan Subhan Palal.
Pencabutan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026. Menurut Yusril, tindakan itu merupakan kewajiban hukum pejabat pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
“Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat,” tegas Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, seperti yang dikutip Aktual Online, Kamis (12/11/2026) dari laman kumham-imipas.go.id.
Yusril menjelaskan, dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN), pejabat pemerintahan yang berkedudukan sebagai tergugat tidak memiliki hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Oleh sebab itu, tidak tersedia lagi saluran hukum untuk mempertahankan keberlakuan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019 tersebut.
“Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, hak mengajukan PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK. Karena itu, dalam perkara ini tidak ada lagi jalan hukum untuk mempertahankan surat keterangan yang sudah dibatalkan oleh MA,” tegas Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, seperti yang dikutip Aktual Online, Kamis (12/11/2026) dari laman kumham-imipas.go.id.
Lebih lanjut, Yusril menilai pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut membawa implikasi konstitusional terhadap pemenuhan syarat jabatan Wakil Presiden. Selain itu, gugatan serupa yang diajukan Denny Indrayana di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta diperkirakan akan dihentikan pemeriksaannya karena objek sengketa telah dicabut.
“Kalau penyetaraan pendidikannya sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden. Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan,” tegas Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, seperti yang dikutip Aktual Online, Kamis (12/11/2026) dari laman kumham-imipas.go.id.
Di akhir keterangannya, Yusril meluruskan bahwa dirinya bukan ketua tim dalam polemik ijazah Gibran, melainkan menjalankan tugas konstitusional sebagai Menko Kumham Imipas dalam mengkoordinasikan persoalan hukum pemerintahan. Ia meminta seluruh pihak menghormati putusan peradilan demi menjaga prinsip negara hukum.
“Saya tidak menjadi ketua tim dalam polemik ijazah Gibran. Saya adalah Menko Kumham Imipas yang bertanggung jawab mengkoordinasikan masalah-masalah hukum. Itu saja,” tegas Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, seperti yang dikutip Aktual Online, Kamis (12/11/2026) dari laman kumham-imipas.go.id. || Red
