Today

Kamis, 19 November 2026

Buka-bukaan Perjanjian ‘Rahasia’ Proyek CitraLand #Edisi 11

Prase Tiyo

16

Penggalan perjanjian Proyek Deli Megapolitan CitraLand Dir/SPK-I/01/VI/2020. (Foto: Prasetiyo/Aktual Online)
Penggalan perjanjian Proyek Deli Megapolitan CitraLand Dir/SPK-I/01/VI/2020. (Foto: Prasetiyo/Aktual Online)

AKTUALONLINE.co.id – Sumatera Utara || Dokumen Perjanjian Kerja Sama Induk (Master Cooperation Agreement) Proyek Kota Deli Megapolitan memuat klausul pengaman yang memagari kontrak dari intervensi kebijakan negara maupun perombakan struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN). pengembang swasta dikunci agar tetap kebal meski terjadi perubahan direksi hingga peleburan entitas PT. PTPN II (red. sekarang bernama PTPN I Regional I).

Ketentuan yang mengikat kemandirian korporasi pelat merah tersebut tertuang dalam akta bernomor Dir/SPK-I/01/VI/2020 yang ditandatangani pada 26 Juni 2020. Secara spesifik, pagaran hukum itu diatur pada Pasal 20 Poin 20.7 dan 20.8 mengenai keberlanjutan komitmen para pihak.

Pada Poin 20.7 ditegaskan bahwa PTPN menjamin bahwa di kemudian hari tidak akan terjadi perubahan pelaksanaan perjanjian ini. Perjanjian-perjanjian transaksi Kota Deli Megapolitan dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang disebabkan karena terjadinya (i) perubahan kelembagaan di PTPN II dan/atau (ii) perubahan atau pergantian manajemen di PTPN II dan/atau (iii) perubahan kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh PTPN II di masa akan datang.

Poin 20.8 juga menerangkan bahwa PTPN menjamin bahwa di kemudian hari tidak akan mengakhiri perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian transaksi Kota Deli Megapolitan ini dengan alasan telah terjadinya perubahan kebijakan dan/atau kelembagaan di pemegang saham pengendali PTPN II.

Praktisi Hukum Jauli Manalu menjelaskan bahwa secara hukum administrasi pemerintahan, keberadaan dua pasal tersebut memunculkan kontradiksi tajam. Kontrak perdata yang diteken di level anak usaha BUMN tersebut seolah diposisikan lebih tinggi sehingga mampu mengebiri kewenangan publik maupun kebijakan strategis yang diterbitkan pemerintah dan Kementerian BUMN di masa depan.

“Dengan hilangnya entitas hukum PTPN II yang namanya tercantum sebagai pihak penandatangan utama dalam akta kerja sama, status legalitas dan mekanisme penyesuaian kontrak pasca-peleburan menjadi krusial untuk diuji. Publik maupun pemangku kepentingan di Sumatera Utara berhak memastikan bahwa transisi dari PTPN II ke PTPN I Regional 1 tidak mengaburkan pengawasan terhadap aset eks HGU negara maupun kewajiban kompensasi yang melekat di dalamnya,” terangnya, Kamis (19/11/2026) pagi.*Bersambung || Prasetiyo

READ  Bukti Nyata Hukum Tunduk pada PT. Ciputra, Dakwaan Dikaburkan dan Hunian Citraland Tetap Lanjut Dijual

Catatan Redaksi:
Redaksi Aktual Online telah melayangkan permohonan konfirmasi kepada Region Head PTPN I Regional I Wispramono Budiman, Kuasa Hukum PT. NDP Sastra, serta perwakilan pihak pengembang CitraLand maupun pengembang Pesona Indah Cemara dan Jewel Garden. Namun, hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu pun pihak yang bersedia memberikan klarifikasi. Sebelumnya, pada Dialog Publik Aktual Online bertajuk ‘Benang Kusut Konflik Agraria di Sumut, Investasi atau Perampasan’ 22 Oktober 2026, Sastra selaku Kuasa Hukum PT. NDP secara diplomatis menyatakan bahwa pihaknya hanya bekerja atas perintah PTPN I Regional I, dan menganggap persoalan yang timbul di lapangan sekadar perbedaan pendapat yang patut dihormati.

Related Post