Today

Selasa, 17 November 2026

Buka-bukaan Perjanjian ‘Rahasia’ Proyek CitraLand #Edisi 9

Prase Tiyo

Penggalan kesepakatan Deli Megapolitan CitraLand Nomor Dir/SPK-I/01/VI/2020 yang ditandatangani pada 26 Juni 2020. (Foto: Prasetiyo/Aktual Online)
Penggalan kesepakatan Deli Megapolitan CitraLand Nomor Dir/SPK-I/01/VI/2020 yang ditandatangani pada 26 Juni 2020. (Foto: Prasetiyo/Aktual Online)

AKTUALONLINE.co.id – Sumatera Utara || Di balik masifnya pembangunan dan pemasaran properti komersial di kawasan seluas ± 8.077 hektare tersebut, terselip kewajiban vital berupa penyediaan lahan perkebunan pengganti minimal seluas ± 10.000 hektare bagi BUMN perkebunan yang tenggat waktunya sudah terlewati.

Merujuk dokumen Perjanjian Kerja Sama Induk (Master Cooperation Agreement) Nomor Dir/SPK-I/01/VI/2020 yang ditandatangani pada 26 Juni 2020, PT Ciputra KPSN mengikatkan diri untuk mengganti penyusutan aset kebun PTPN II. Janji tersebut tertuang secara eksplisit dalam Pasal 31 mengenai Penyediaan Lahan Perkebunan Lainnya untuk PTPN II.

Jika dihitung dari tanggal penandatanganan akta pada 26 Juni 2020, batas waktu tiga tahun tersebut sejatinya telah jatuh tempo pada 26 Juni 2023. Artinya, tenggat normatif pemenuhan kompensasi lahan bagi negara itu sudah terlewati lebih dari tiga tahun.

Dalam Pasal 31.2, kontrak induk tersebut merinci tiga skema pemenuhan kewajiban penyediaan lahan 10.000 hektare yang seluruh pendanaannya ditanggung oleh PT Ciputra KPSN dengan beberapa cara.

Pertama, Ciputra KPSN membeli lahan perkebunan kelapa sawit yang telah bersertifikat HGU minimal 10.000 hektare menggunakan dananya sendiri untuk diserahkan kepada PTPN II.

Kedua, Jika opsi pertama gagal, PT Ciputra KPSN wajib membeli perusahaan perkebunan yang memiliki areal HGU minimal 10.000 hektare. Dalam skema ini, PTPN II diberikan porsi saham sebesar 70 persen pada perusahaan perkebunan yang diakuisisi tersebut.

Apabila dua skema sebelumnya tidak terlaksana, PT Ciputra KPSN wajib menyediakan lahan perkebunan kerja sama tambahan dalam kondisi kosong (belum ditanami) minimal seluas 10.000 hektare. Seluruh biaya pengurusan penerbitan sertifikat HGU ditanggung PT Ciputra KPSN, dengan komposisi kepemilikan saham perusahaan pengelola minimal 70 persen milik PTPN II dan maksimal 30 persen milik perusahaan afiliasi PT Ciputra KPSN

READ  Jika PTPN I Regional I Klaim Tanah HGU, Warga: Mengapa Bisa Dijual ke Bupati Deli Serdang dan HGU nya ada 2

Meski kewajiban penggantian 10.000 hektare lahan perkebunan itu bersifat mengikat dan bahkan menjadi salah satu alasan pemutusan perjanjian lebih awal (early termination) dalam Pasal 24.5 ayat (i) huruf (b), klausul pengaman bagi BUMN dinilai masih menyisakan ruang negosiasi yang longgar.

Pada Pasal 31.3 diatur bahwa jika PT Ciputra KPSN gagal memenuhi seluruh kewajibannya, PTPN II memang berhak mengalihkan kewajiban penyediaan lahan tersebut kepada pihak ketiga yang ditunjuk PTPN II. Namun, seluruh biaya penyediaan lahan oleh pihak ketiga itu tetap disyaratkan “wajib disepakati terlebih dahulu” sebelum ditanggung sepenuhnya oleh PT Ciputra KPSN.

Kondisi ini memicu tanda tanya besar terkait transparansi aset negara pasca-restrukturisasi Holding Perkebunan Nusantara yang meleburkan PTPN II ke dalam PTPN I Regional 1. Publik berhak mengetahui apakah kewajiban lahan pengganti seluas 10.000 hektare tersebut sudah diserahterimakan secara fisik dan legal kepada BUMN, ataukah tenggat waktunya diam-diam diperpanjang melalui kesepakatan tertulis di bawah meja.*Bersambung || Prasetiyo

Catatan Redaksi:
Redaksi Aktual Online telah melayangkan permohonan konfirmasi kepada Region Head PTPN I Regional I Wispramono Budiman, Kuasa Hukum PT. NDP Sastra, serta perwakilan pihak pengembang CitraLand maupun pengembang Pesona Indah Cemara dan Jewel Garden. Namun, hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu pun pihak yang bersedia memberikan klarifikasi. Sebelumnya, pada Dialog Publik Aktual Online bertajuk ‘Benang Kusut Konflik Agraria di Sumut, Investasi atau Perampasan’ 22 Oktober 2026, Sastra selaku Kuasa Hukum PT. NDP secara diplomatis menyatakan bahwa pihaknya hanya bekerja atas perintah PTPN I Regional I, dan menganggap persoalan yang timbul di lapangan sekadar perbedaan pendapat yang patut dihormati.

Related Post