AKTUALONLINE.co.id – Sumatera Utara || Ada sekitar 13 butir janji dan kewajiban PTPN II (PTPN I Regional I) dan PT. Nusa Dua Propertindo (PT.NDP) kepada PT. Ciputra yang dituangkan dalam kesepakatan No.Dir/SPK-I/01/VI/2020, yang beberapa isi memuat pengakuan sangat kontras dengan realita di lapangan.
Berdasarkan Pasal 20, poin 20.1 misalnya, PTPN II dan PT. NDP mengaku sebagai pemilik lahan wilayah HGU yang sah dan mempunyai kewenangan untuk melakukan kerjasama. Atau di butir 20.3 menyebut bahwa setiap dan semua wilayah HGU yang disepakati untuk dikerjasamakan dengan Ciputra, tidak pernah tersangkut sengketa atau perkara hukum lainnya.
Fakta yang Aktual Online dapatkan di lapangan, tanah negara yang diklaim sebagai HGU dan dijual melalui kemasan kerjasama dengan PT. Ciputra oleh perusahaan perkebunan plat merah itu juga diklaim oleh masyarakat dengan bukti surat-surat resmi dari pemerintah.
Desa Dalu X-A menjadi salah satu contoh bahwa klaim perusahaan yang harusnya mengurusi kebun tersebut runtuh. Pasalnya, HGU No.86 sebagai pegangan perusahaan tidak memiliki peta bidang dan peta pendaftaran didalamnya. Sehingga, keabu-abuan batas aset menjadi pemicu konflik dengan masyarakat pemilik tanah suguhan.
Hardjito selalu Penasehat Kelompok Masyarakat Pejuang Tanah Suguhan Desa Dalu X-A didampingi salah seorang ahli waris, Usman Ali, Sabtu (14/11/2026) siang, membeberkan bahwa perusahaan perkebunan telah melakukan rekayasa lokus.
“Tanah 395 hektare yang diklaim menjadi HGU 86 yang berasal dari HGU 1, 11, dan 12, sarat akan manipulasi administratif. HGB atas nama PT. NDP No. 03186 diklaim berada di Desa Telagasari, sementara secara administrasi lokasinya masuk ke Desa Dalu X-A. Peta Desa Telagasari, Bangunsari, dan Dalu X-A itu hampir setiap dua tahun berubah batas desanya. Yang mengejutkan, Kepala Desa Telagasari tidak mengakui lokus proyek (CitraLand) itu masuk di desanya dan tidak pernah menandatangani proses HGB apa pun. Kepala Desa Dalu yang lama juga tidak mengakuinya. Jadi apakah proyek ini bukan bagian tanah dari NKRI,” urainya.
Penegasan Hardjito tersebut bukan tanpa bukti, ia telah mengantongi berbagai dokumen penting, termasuk HGU No. 86. Padahal, menurutnya, persoalan ini tidak begitu rumit untuk diselesaikan jika tidak ada hal-hal yang sengaja disembunyikan.
Jika memang merasa benar, tentu saja BPN Deli Serdang menjalankan fungsinya untuk menelaah keabsahan HGU yang terbit tanpa peta bidang maupun peta pendaftaran, melakukan ukur ulang.
Tentu saja, dalam audit atau ukur ulang tersebut masyarakat harus dilibatkan sehingga publik mengetahui secara persis akhir persoalan ini.
Jika masyarakat yang salah, tentu tidak akan ada lagi keributan. Sebaliknya, jika kesalahan terjadi karena kelalaian BPN maupun kesalahan perkebunan, maka masyarakat menuntut ganti rugi dengan nominal sesuai harga pasar saat ini.
Sementara itu, Kepala BPN Deli Serdang Mahyu Danil hingga kini tidak dapat dihubungi, lantaran telah memblokir nomor wartawan Aktual Online.*Bersambung || Prasetiyo
