AKTUALONLINE.co.id – Jakarta || Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI secara resmi menetapkan pelaksanaan Sidang Paripurna pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia akan digelar pada Rabu, 2 Desember 2026 di Gedung Parlemen, Senayan. Keputusan tersebut merupakan hasil rapat gabungan antara pimpinan MPR, seluruh pimpinan fraksi MPR, serta kelompok DPD RI guna menindaklanjuti pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, rapat gabungan menyepakati empat keputusan strategis dalam proses suksesi jabatan Wakil Presiden. Selain menetapkan tanggal sidang paripurna untuk pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden terpilih, pimpinan MPR langsung menandatangani serta mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon pengganti.
“Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih, akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini,” tegas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, seperti yang dikutip Aktual Online, Sabtu (14/11/2026) dari saluran YouTube DPR RI.
Keputusan ketiga dan keempat dalam rapat gabungan tersebut adalah pembentukan dua tim khusus yang masing-masing beranggotakan 36 orang dari unsur fraksi MPR dan kelompok DPD. Tim pertama merupakan tim verifikasi yang bertugas memeriksa seluruh kelengkapan persyaratan dua nama calon yang diajukan Presiden, sedangkan tim kedua adalah tim ad hoc yang dipimpin tiga wakil ketua MPR untuk merumuskan rancangan ketetapan MPR beserta teknis persidangan paripurna.
“Rapat gabungan telah memutuskan jumlah tim verifikasi ada 36 yang akan diketuai oleh seorang di antaranya dari pimpinan MPR. Tim verifikasi ini tugasnya adalah memverifikasi semua persyaratan calon wakil presiden,” tegas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, seperti yang dikutip Aktual Online, Sabtu (14/11/2026) dari saluran YouTube DPR RI.
Menjawab pertanyaan awak media mengenai mekanisme pengusulan nama oleh Presiden, Ahmad Muzani merujuk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden selambat-lambatnya 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna. Pimpinan MPR pun berharap seluruh rangkaian tahapan konstitusional berjalan lancar dengan dukungan penuh masyarakat.
“Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Presiden mengusulkan dua nama. Keterangannya kewajiban kami sebagai pimpinan adalah hari ini kami akan menandatangani surat kepada Presiden dan hari ini juga akan kami kirimkan kepada Bapak Presiden,” tegas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, seperti yang dikutip Aktual Online, Sabtu (14/11/2026) dari saluran YouTube DPR RI. || Red
