
AKTUALONLINE.co.id – Sumatera Utara || Di balik nilai investasi raksasa pengelolaan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) dengan cara menjual lahan yang luasnya mencapai 8 ribu hektare lebih di Kabupaten Deli Serdang itu, isi kesepakatan No.Dir/SPK-I/01/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020Â proyek Deli Megapolitan CitraLand memicu tanda tanya besar bagi publik.
Berdasarkan dokumen Perjanjian Kerja Sama Induk (Master Cooperation Agreement) Proyek Kota Deli Megapolitan antara PT PTPN II (red.sekarang bernama PTPN I Regional I), PT Ciputra KPSN, dan PT. Nusa Dua Propertindo (NDP) menyepakati dibentuknya enam Perusahaan Usaha Patungan (PUP).
Keenam PUP yang dimaksud yakni PUP Kawasan Residensial, PUP Kawasan Bisnis, PUP Kawasan Industri, PUP Kawasan Hijau, PUP Penunjang Kawasan, serta PUP Pengelola Kawasan.
Namun, dari enam PUP tersebut, pengurusan perizinan dan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara mandiri melalui lembaga Online Single Submission (OSS) seluruhnya hanya dibebankan pada PUP Residensial, yang didapat dilihat secara jelas dalam Pasal 11 hingga Pasal 16.
Praktisi Hukum Jauli Manalu, Senin (16/11/2026) pagi mengatakan bahwa pembebanan pengurusan izin dan NIB wajar menjadi tanda tanya bagi publik dan harus mendapat penjelasan resmi dari para pihak pembuat kesepakatan.
“Jika memang semua beban perizinan dan NIB dibebankan ke satu PUP, apa fungsi kelima PUP lainnya,” sindirnya.
Diketahui, investasi yang digadang-gadang menguntungkan negara lewat proyek Deli Megapolitan ternyata malah menghilangkan status aset negara secara nyata. Sebab, tanah-tanah yang di atasnya dibangun rumah mewah, dijual secara bebas dan jauh dari optimalisasi aset yang harusnya dilakukan.|| Prasetiyo
Catatan Redaksi:
Redaksi Aktual Online telah melayangkan permohonan konfirmasi kepada Region Head PTPN I Regional I Wispramono Budiman, Kuasa Hukum PT. NDP Sastra, serta perwakilan pihak pengembang CitraLand maupun pengembang dengan persoalan sengketa lahan lain seperti, Pesona Indah Cemara dan Jewel Garden. Namun, hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu pun pihak yang bersedia memberikan klarifikasi. Sebelumnya, pada Dialog Publik Aktual Online bertajuk ‘Benang Kusut Konflik Agraria di Sumut, Investasi atau Perampasan’ 22 Oktober 2026, Sastra selaku Kuasa Hukum PT. NDP secara diplomatis menyatakan bahwa pihaknya hanya bekerja atas perintah PTPN I Regional I, dan menganggap persoalan yang timbul di lapangan sekadar perbedaan pendapat yang patut dihormati.






