
AKTUALONLINE.co.id – Sumatera Utara || Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memiliki saham sebesar 10% di Proyek Deli Megapolitan CitraLand.
Penegasan itu dapat dilihat dalam Pasal 5 Poin 5.1.6 yang menerangkan kepemilikan saham tersebut diberikan lewat pendirian Perusahaan Usaha Patungan (PUP) Pengelolaan Kawasan.
Dirincikan pula dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama Induk (Master Cooperation Agreement) Nomor Dir/SPK-I/01/VI/2020 tersebut, kepemilikan saham 65% Ciputra KSPN dan 25% PTPN II (red.sekarang PTPN I Regional I).
Praktisi Hukum Jauli Manalu menilai bahwa pasal tersebut asas privity of contract. Pasalnya, tersebut nama Pemkab Deli Serdang sebagai salah satu pemilik saham, namun tidak sedikitpun ada membubuhkan tandatangan.
Bahkan, untuk penyertaan modal daerah wajib melalui mekanisme Peraturan Daerah (Perda) dan persetujuan DPRD sesuai UU Pemda, bukan dipatok langsung oleh korporasi swasta dan BUMN.
“Ini jelas ada yang salah. Pemkab dapat saham. Tapi tidak ada meneken perjanjian di sana dan belum ada kabar bahwa DPRD pernah mengetok persetujuan penyertaan modal daerah untuk proyek Deli Megapolitan,” terangnya, Rabu (18/11/2026) siang.
Sementara itu, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan mengatakan baru mengetahui adanya saham Pemkab Deli Serdang di Proyek Deli Megapolitan CitraLand.
“Saya juga baru tahu tentang ini, saya cek ya, fotokan suratnya ya,” terangnya melalui aplikasi perpesanan.*Bersambung || Prasetiyo
Catatan Redaksi:
Redaksi Aktual Online telah melayangkan permohonan konfirmasi kepada Region Head PTPN I Regional I Wispramono Budiman, Kuasa Hukum PT. NDP Sastra, serta perwakilan pihak pengembang CitraLand maupun pengembang Pesona Indah Cemara dan Jewel Garden. Namun, hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu pun pihak yang bersedia memberikan klarifikasi. Sebelumnya, pada Dialog Publik Aktual Online bertajuk ‘Benang Kusut Konflik Agraria di Sumut, Investasi atau Perampasan’ 22 Oktober 2026, Sastra selaku Kuasa Hukum PT. NDP secara diplomatis menyatakan bahwa pihaknya hanya bekerja atas perintah PTPN I Regional I, dan menganggap persoalan yang timbul di lapangan sekadar perbedaan pendapat yang patut dihormati.





