
AKTUALONLINE.co.id – Jakarta || Terungkapnya kasus penyadapan ilegal yang diduga dilakukan empat oknum pejabat tinggi Polri terhadap Presiden dan sejumlah tokoh politik menjadi sorotan tajam parlemen. Merespons rentannya penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan guna melindungi privasi serta hak asasi masyarakat.
Menurut laporan Editorial Parlemen yang ditayangkan saluran YouTube TVR Parlemen pada Selasa (17/11/2026), secara hukum tindakan penyadapan sebenarnya telah diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penyadapan merupakan salah satu upaya paksa yang hanya dapat dilakukan pada tahap penyidikan untuk membantu penegakan hukum pidana, sehingga tindakan di luar penanganan perkara merupakan pelanggaran hukum.
“Penyidik Bareskrim Polri tengah menangani perkara penyadapan ilegal dan dugaan tindak pidana makar yang melibatkan empat oknum pejabat tinggi Polri. Apa yang menjadi keresahan masyarakat dan juga tentunya ini menjadi keresahan pimpinan negara Bapak Presiden dan jajaran dan juga tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh masyarakat yang dalam hal ini menjadi korban penyadapan secara ilegal, untuk itu berikan kami waktu untuk bisa menuntaskan dan menjawab ini semua kepada masyarakat,” tegas Kapolri Jenderal Suyudi, seperti yang dikutip Aktual Online, Rabu (18/11/2026) dari saluran YouTube TVR Parlemen.
Dalam tayangan tersebut, Komisi XIII DPR RI menilai regulasi khusus melalui RUU Penyadapan yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) mendesak untuk segera dibahas. Undang-undang tersebut dinilai penting sebagai pedoman sekaligus mekanisme pengawasan agar setiap tindakan penyadapan dapat diaudit secara akuntabel dan tidak menyasar warga sipil yang tidak tersangkut persoalan hukum maupun terorisme.
Sementara itu, Komisi III DPR RI menyatakan komitmennya untuk segera membahas RUU Penyadapan bersama pemerintah setelah pembahasan RUU Perampasan Aset rampung. Pembahasan draf regulasi tersebut ditargetkan dapat dimulai pada masa sidang berjalan dan dituntaskan pada tahun 2027 dengan menyerap berbagai masukan, termasuk dari Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam).
“RUU Penyadapan yang akan dibahas oleh Komisi III DPR RI bersama pemerintah itu memang penyadapan khusus untuk penegakan hukum, bukan di luar penegakan hukum. Mudah-mudahan saja masa sidang ini bisa dimulai dan mungkin tahun 2027 dibahas dan akan selesai,” terang pihak Komisi III DPR RI dalam tayangan tersebut, seperti yang dikutip Aktual Online, Rabu (18/11/2026) dari saluran YouTube TVR Parlemen.
Melalui pengesahan RUU Penyadapan nantinya, parlemen berharap tercipta payung hukum yang komprehensif untuk membatasi kewenangan aparat, mencegah penyadapan bermotif politik maupun penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), serta mengatur sanksi tegas bagi pelaku penyadapan ilegal. || Red





