AKTUALONLINE.co.id – Jakarta || Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan bahwa penanganan konten ilegal di ruang digital tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan tunduk pada koridor hukum, verifikasi berlapis, serta koordinasi dengan penyelenggara platform digital dan instansi berwenang. Pemerintah juga menjamin adanya ruang keberatan bagi platform atas setiap tindakan moderasi maupun pengenaan sanksi administratif.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Mediodecci Lustarini menjelaskan, pijakan utama moderasi konten merujuk pada Pasal 40 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam diskusi bertajuk Ngopi Bareng di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026), ia menyebut aturan tersebut mewajibkan platform penyedia konten buatan pengguna (user generated content) melakukan moderasi mandiri agar ekosistem digital tetap kondusif.
“Di Pasal 40 sebenarnya kewenangan moderasi itu diberikan kewajibannya kepada platform. Tujuannya untuk memastikan bahwa memang khususnya platform-platform yang bersifat user generated content itu tetap kondusif dalam melakukan operasional daripada penyebaran konten ataupun distribusi konten,” tegas Sekretaris Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Mediodecci Lustarini, seperti yang dikutip Aktual Online, Sabtu (14/11/2026) dari laman www.komdigi.go.id.
Berdasarkan regulasi yang berlaku, Kemkomdigi berwenang memerintahkan pencegahan dan pemutusan akses konten melanggar hukum, mewajibkan penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat melakukan penurunan konten (takedown) sesuai perjanjian tingkat layanan (service level agreement), hingga menjatuhkan sanksi administratif. Namun, wewenang tersebut memiliki batas tegas karena Kemkomdigi tidak bertindak sebagai penyidik pidana dan hanya dapat memutus akses secara langsung untuk dua kategori pelanggaran.
“Jadi konten yang bisa diputus secara langsung oleh Komdigi hanya dua, perjudian online dan pornografi. Selain dari itu, Komdigi diwajibkan untuk mendapatkan rekomendasi ataupun verifikasi instansi yang berwenang atas muatan daripada konten yang mengandung muatan yang dilarang tersebut,” tegas Sekretaris Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Mediodecci Lustarini, seperti yang dikutip Aktual Online, Sabtu (14/11/2026) dari laman www.komdigi.go.id.
Dalam alur kerjanya, setiap laporan dari hasil patroli siber, aduan masyarakat, kementerian/lembaga, maupun Polri diverifikasi terlebih dahulu sebelum dikirimkan sebagai notifikasi kepada platform. Sekali pengiriman berisi antara 200 hingga 400 tautan (link) yang wajib direspons oleh pengelola platform, baik berupa persetujuan penurunan konten maupun penolakan disertai alasan.
“Jadi, kita memberikan notifikasi bahwa terdapat satu batch, isinya antara 200-400 link dalam satu kali pengiriman, yang harus mereka respon. Tanggapan itu bisa berupa bahwa mereka setuju dengan notifikasi kita dan akan menindaklanjuti atau mereka tidak setuju. Perlu kita pahami bahwa tidak semua batch yang diajukan oleh Komdigi langsung disetujui oleh platform,” tegas Sekretaris Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Mediodecci Lustarini, seperti yang dikutip Aktual Online, Sabtu (14/11/2026) dari laman www.komdigi.go.id.
Apabila platform dinilai lalai dan dikenai sanksi berjenjang mulai dari surat teguran pertama hingga surat teguran kedua yang disertai kode pembayaran (billing) denda administratif Kemkomdigi tetap membuka pintu sanggahan. Platform memiliki hak penuh untuk mengajukan keberatan resmi atas sanksi yang dijatuhkan.
“Jadi setelah masuk ke dalam sistem, kemudian ada pengenaan sanksi mulai dari surat teguran 1, lalu surat teguran 2 yang sudah dilengkapi dengan kode billing untuk tagihan atas denda administratif, platform tetap memiliki hak untuk mengajukan keberatan,” tegas Sekretaris Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Mediodecci Lustarini, seperti yang dikutip Aktual Online, Sabtu (14/11/2026) dari laman www.komdigi.go.id. || Red
