
AKTUALONLINE.co.id – Jakarta || Setelah terkatung-katung selama kurang lebih 18 tahun sejak inisiasi awalnya pada 2008, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya lolos pada pembicaraan tingkat pertama di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Seluruh delapan fraksi bersama pemerintah secara bulat menyepakati draf regulasi tersebut untuk segera dibawa ke Rapat Paripurna guna disahkan menjadi undang-undang.
Keputusan tersebut diketok dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama jajaran pemerintah yang turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Habiburokhman melaporkan bahwa pembahasan maraton sejak 5 November 2026 telah merampungkan seluruh 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan melibatkan masukan para pakar, akademisi, hingga masyarakat sipil.
“Panja telah melaksanakan tugasnya untuk membahas naskah rancangan undang-undang melalui pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang jumlahnya 397, yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18,” tegas Ketua Panja RUU Perampasan Aset Komisi III DPR RI Habiburokhman, seperti yang dikutip Aktual Online, Kamis (19/11/2026) dari saluran YouTube DPR RI.
Regulasi baru ini tidak hanya menyasar hasil tindak pidana korupsi, melainkan diperluas mencakup tindak pidana narkotika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata dan manusia, perdagangan orang, hingga penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi seperti investasi bodong yang merugikan masyarakat luas. Selain jalur putusan pidana (conviction-based), undang-undang ini juga mengatur mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana (non-conviction based) apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, maupun tidak diketahui keberadaannya.
Mewakili Presiden Prabowo Subianto, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyambut baik kesepakatan tingkat pertama tersebut sebagai terobosan untuk memutus hambatan prosedural pemulihan aset negara dan korban kejahatan. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan perampasan hingga pengelolaan aset nantinya akan ditangani dan diawasi secara berkala oleh badan khusus yang dibentuk Presiden.
“Pada akhirnya kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya pada pembicaraan tingkat satu untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” tegas Wakil Menteri Hukum RI Edward Omar Sharif Hiariej, seperti yang dikutip Aktual Online, Kamis (19/11/2026) dari saluran YouTube DPR RI.
Seluruh perwakilan delapan fraksi mulai dari PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, PKB, PKS, PAN, hingga Partai Demokrat menandatangani naskah RUU tersebut bersama perwakilan pemerintah. Kendati demikian, sejumlah fraksi memberikan catatan tegas agar mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana tetap berpijak pada izin ketua pengadilan negeri, menjamin perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, serta diawasi ketat agar tidak menjadi alat kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. || Red




