Today

Rabu, 18 November 2026

Kementerian ATR/BPN Akui HGU 109/Muliorejo Tanpa Peta Bidang, BPN Sumut Klaim Sah, FOSTRAM: Mana Dokumen Pendukungnya (?)

Prase Tiyo

3

Sekretaris FOSTRAM Suherly Harahap (pegang mic). (Foto: dok.Aktual Online)
Sekretaris FOSTRAM Suherly Harahap (pegang mic). (Foto: dok.Aktual Online)

AKTUALONLINE.co.id – Sumatera Utara || Kontradiksi tajam mencuat antara pengakuan kementerian di tingkat pusat dan klaim Otoritas Pertanahan Di Daerah terkait keabsahan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 109/Muliorejo Tahun 2003.
‎
‎Merujuk Putusan Mediasi Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor 001/I/KIP-PSI-A-M/2025 tertanggal 8 Mei 2025, terungkap bahwa HGU Nomor 109/Muliorejo Tahun 2003 merupakan HGU perpanjangan yang diterbitkan tanpa proses pengukuran ulang.
‎
‎Dalam risalah resmi itu ditegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN tidak pernah menghasilkan dokumen Peta Bidang Tanah maupun Peta Pendaftaran Tahun 2003. Penerbitan sertifikat beserta Surat Ukur Nomor 339/Muliorejo/2003 tercatat hanya mengutip Peta Pendaftaran Nomor 65 Tahun 1997.
‎
‎Namun, Kepala Kanwil BPN Sumut melalui surat Nomor MP.01.01/2232-12.600/X/2026 tertanggal 13 Oktober 2026 yang diteken secara elektronik oleh Nugraha justru menyimpulkan bahwa penggabungan HGU Nomor 109/Muliorejo telah sesuai ketentuan.
‎
‎Kesimpulan tersebut bersandar pada hasil permintaan keterangan terhadap Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Yudi Irwanda, pada Juni 2025 yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan tertanggal 23 Juni 2025.
‎
‎Sekretaris DPP Forum Studi dan Transparansi Masyarakat HAM (FOSTRAM) Suherli Harahap menilai klaim sepihak BPN Sumut tanpa menyertakan bukti ukur dan pemetaan yang valid justru memicu tanda tanya besar.
‎
‎Terlebih, saat diminta membuka substansi teknisnya, Kanwil BPN Sumut berdalih bahwa Berita Acara Keterangan tersebut merupakan informasi publik yang dikecualikan dengan merujuk Pasal 21 ayat (4) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 32 Tahun 2021 tentang evaluasi kinerja pegawai.
‎
‎Lanjutnya, apabila Peta Bidang Tanah Tahun 2003 memang tidak pernah diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN, otoritas pertanahan di Sumatera Utara wajib menjelaskan secara terang benderang bagaimana Peta Pendaftaran Tahun 1997 diaplikasikan dalam proses penggabungan HGU pada 2003.
‎
‎”Kalau memang data pengukuran atau dokumen sumbernya tidak tersedia, katakan secara terbuka. Kalau tidak pernah diperiksa, jelaskan juga. Jangan sampai masyarakat hanya menerima simpulan bahwa semuanya sudah sesuai ketentuan, tetapi tidak memperoleh penjelasan mengenai fakta yang mendasarinya. Mana dokumen pendukung simpulannya,” imbuh Suherly.
‎
‎Langkah keberatan ini ditegaskan bukan untuk meminta PPID mengambil alih sengketa pertanahan, melainkan menguji prinsip transparansi dan akuntabilitas badan publik dalam menerbitkan produk administrasi yang menyangkut kepentingan hukum masyarakat.
‎
‎Sebenarnya Aktual Online telah mengundang Kepala BPN Sumut Nugraha untuk menjelaskan persoalan sengketa lahan agraria, salah satunya HGU 109/Muliorejo, pada Dialog Publik bertajuk ‘Benang Kusut Agraria: Investasi atau Perampasan (?)’ 22 Oktober 2026 lalu namu tidak hadir.|| Prasetiyo

READ  ‎Klaim HGU PTPN I di Titi Penceng Stabat Berhasil Dipatahkan Masyarakat ‎

Related Post