AKTUALONLINE.co.id – Jakarta ||| Riuh penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat mencuat di ibu kota dinilai tak mencerminkan kondisi riil di pelosok daerah. Anggota DPR RI Andre Rosiade menegaskan bahwa masyarakat di daerah—khususnya anak-anak sekolah—masih sangat membutuhkan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Meski begitu, politikus Partai Gerindra ini memberi catatan tebal: evaluasi total wajib dilakukan, terutama menyangkut aspek keamanan pangan dan kepatuhan standar operasional prosedur (SOP).
“Kalau di Jakarta mungkin ramai penolakan. Namun, ketika saya berkeliling ke daerah pemilihan dan berbagai provinsi, saya bertemu dengan siswa serta masyarakat yang justru sangat membutuhkan MBG,” kata Andre dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/10).
Jeritan Anak Daerah Menanti MBG
Andre menceritakan pengalamannya saat mendampingi Presiden Prabowo meresmikan jembatan darurat pascabencana di Sumatera Barat pada Desember 2025 lalu. Kala itu, sekelompok siswa sekolah dasar menghampiri Presiden dan menyampaikan harapan agar sekolah mereka segera tersentuh program MBG.
Fakta tersebut, menurut Andre, membuktikan adanya jurang kebutuhan antara Jakarta dan daerah. Apalagi, persoalan gizi buruk masih mengintai. Ia membeberkan angka prevalensi stunting nasional yang masih berada di kisaran 19 persen, bahkan di Sumatera Barat mencapai 24 persen.
“Kekurangan yang ada harus dijadikan dasar untuk memperbaiki sistem, bukan diabaikan atau malah dijadikan alasan untuk menghentikan program,” tegasnya.
Sikat Kasus Keracunan, Dorong Pengawasan Berbasis AI
Menanggapi insiden keracunan makanan yang sempat muncul di beberapa titik, Andre meminta Badan Gizi Nasional (BGN) dan para penyedia jasa katering bertindak ekstra tegas. Setiap dapur penyedia wajib memenuhi standar ketat kebersihan, pengolahan, hingga alur distribusi.
Tak sekadar imbauan, Andre melontarkan usulan terobosan. Ia mendorong pemanfaatan teknologi canggih seperti kamera pengawas (CCTV) yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di setiap dapur operasional.
“Kalau ada pelanggaran SOP, harus segera diketahui dan ditindaklanjuti. Keamanan makanan bagi anak-anak harus menjadi prioritas utama. Pasang CCTV dan AI untuk memantau prosesnya,” tegas Andre, seperti yang dikutip Aktual Online dari laman www.dpr.go.id, Sabtu (24/10/2026).
Dengan jangkauan penerima manfaat yang kini sudah menyentuh angka sekitar 59 juta orang, Andre mewanti-wanti agar kuantitas tak mengorbankan kualitas. Pengawasan berkala dan tindakan punitif bagi vendor nakal menjadi harga mati agar niat mulia menuntaskan stunting tak tercemar oleh kelalaian operasional.|||Red
