AKTUALONLINE.co.id – Medan || Alumni Lemhannas RI 2014 Arief Tampubolon menyarankan agar keberadaan TNI sebaiknya di bawah Presiden sama seperti Polri, agar tekanan publik ke Polri di bawah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tidak bergulir lagi.
“Saya usul kepada Presiden Prabowo agar segera mengesahkan Undang Undang TNI di bawah Presiden. Sama seperti dengan Polri,” ungkapnya, Kamis (12/12/2024) sore.
Lanjut Arief, secara strategi TNI di bawah Presiden akan memberi dampak positif bagi Indonesia saat ini. Sejajar dengan Polri, keduanya bisa bersinergi menjaga NKRI dari dalam dan luar negeri.
“Pemerintahan akan semakin kuat sampai tingkat desa/kelurahan untuk upaya pencegahan dini, menjaga keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Begitu juga menjaga wilayah teritorial NKRI. Satu komando dari presiden bisa membuat TNI dan Polri bersinergi menjaga republik ini, khususnya di daerah perbatasan,” katanya.
Di masa Orde Baru, Polri di bawah TNI. Di masa reformasi, TNI di bawah Menteri Pertahanan (Menhan) dalam menjaga NKRI. Situasi inipun merupakan proses politik yang harus dijalani.
Menurut pria yang juga merupakan Presedium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (MARAK) ini, TNI juga dapat diperbantukan dalam tugas pemberantasan korupsi di gedung merah putih KPK. Bersama TNI, Polri, dan Jaksa, langsung di bawah komando presiden, dipastikan hatas cita pemberantasan korupsi yang diinginkan Presiden Prabowo akan semakin cepat terwujud di republik ini.
“Kita tahu tidak sedikit prajurit TNI yang menguasai disiplin ilmu tentang hukum dan pemberantasan korupsi. TNI sudah teruji sejak kemerdekaan 1945 hingga menjaga NKRI tahun 1968. Jika menangkap koruptor, sudah pasti sangat muda bagi prajurit TNI,” tutupnya.|| Prasetiyo