Today

Sabtu, 21 November 2026

Buka-bukaan Perjanjian ‘Rahasia’ Proyek CitraLand #Edisi 13

Prase Tiyo

1

Penggalan Perjanjian Kerja Sama Induk (Master Cooperation Agreement) Nomor Dir/SPK-I/01/VI/2020. (Foto: Prasetiyo/Aktual Online)
Penggalan Perjanjian Kerja Sama Induk (Master Cooperation Agreement) Nomor Dir/SPK-I/01/VI/2020. (Foto: Prasetiyo/Aktual Online)

AKTUALONLINE.co.id – Sumatera Utara || Perjanjian Induk Proyek Deli Megapolitan No. Dir/SPK-I/01/VI/2020 menyimpan anomali regulasi soal tata kelola fasilitas umum (fasum), fasilitas sosial (fasos), hingga utilitas publik.

Alih-alih menerima penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) secara cuma-cuma sesuai mandat undang-undang, Pemkab Deli Serdang justru diposisikan sebagai pemegang saham minoritas sebesar 10 persen dengan kewajiban menyetor modal Rp2,5 miliar.

Hal itu ditegaskan dalam Pasal 5 poin 5.1.6 dan Pasal 16 dalam kontrak induk tersebut. Di sana ditegaskan bahwa para pihak membentuk entitas bisnis bernama Perusahaan Usaha Patungan (PUP) Pengelola Kawasan.

Komposisi sahamnya terbagi atas 65 persen milik PT Ciputra KPSN, 25 persen milik PTPN II, dan 10 persen dijatahkan kepada Pemkab Deli Serdang dengan kewajiban penyertaan modal awal sebesar Rp2,5 miliar.

Dalam Pasal 16 poin 16.2, perusahaan patungan yang mayoritas sahamnya dikendalikan pengembang swasta itu ditetapkan sebagai “Badan Pengelola Kota”. Entitas ini diberi mandat menjalankan pemeliharaan lingkungan, kebersihan, keamanan, pelayanan perizinan satu atap, hingga memungut iuran atau biaya pengelolaan kawasan dari masyarakat maupun pelaku usaha.

Sementara itu, untuk pengelolaan taman, ruang terbuka hijau, serta sarana rekreasi dan olahraga berskala kota yang diatur pada Pasal 14 melalui PUP Kawasan Hijau, Pemkab Deli Serdang bahkan tidak memiliki porsi saham sama sekali. Kendali saham sepenuhnya dibagi antara PT Ciputra KPSN sebesar 75 persen dan PTPN II sebesar 25 persen.

Praktisi Hukum Jauli Manalu menilai pola tersebut berseberangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Permendagri Nomor 9 Tahun 2009.

Dalam regulasi pertanahan dan tata ruang itu ditegaskan bahwa pengembang wajib menyerahkan aset PSU atau fasos-fasum kepada pemerintah daerah secara gratis untuk dikelola sebagai barang milik daerah demi kepentingan masyarakat luas.

READ  ‎Kejam, SMAN 2 Pematangsiantar Tega Pungli Siswa Pemegang KIP

“Absennya klausul penyerahan PSU secara cuma-cuma dalam Pasal 14 maupun Pasal 16 berpotensi menjadikan jalan lingkungan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas publik di kawasan kota satelit tersebut dikomersialkan secara permanen oleh badan usaha swasta mayoritas,” ungkapnya, Sabtu (21/11/2026) siang.

Dengan porsi kepemilikan hanya 10 persen, pemerintah daerah nyaris tidak memiliki hak veto dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun penentuan arah kebijakan direksi yang didominasi 65 persen suara pengembang swasta.

Keterlibatan Pemkab dalam badan usaha yang menyelenggarakan layanan perizinan satu atap sekaligus memungut iuran kawasan berpotensi membenturkan fungsi pemerintah daerah sebagai regulator tata ruang dengan kepentingan mengejar dividen bisnis.

Bahkan, Pemkab Deli Serdang tidak tercatat sebagai pihak yang menandatangani akta perjanjian induk pada 26 Juni 2020 ini. Serta, pencantuman kewajiban penyetoran modal Rp 2,5 miliar tanpa didahului persetujuan DPRD melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal Daerah menyalahi prosedur keuangan daerah.

Sementara itu, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan mengatakan baru mengetahui adanya saham Pemkab Deli Serdang di Proyek Deli Megapolitan CitraLand.

“Saya juga baru tahu tentang ini, saya cek ya, fotokan suratnya ya,” terangnya melalui aplikasi perpesanan.*Bersambung || Prasetiyo

Catatan Redaksi:
Redaksi Aktual Online telah melayangkan permohonan konfirmasi kepada Region Head PTPN I Regional I Wispramono Budiman, Kuasa Hukum PT. NDP Sastra, serta perwakilan pihak pengembang CitraLand maupun pengembang Pesona Indah Cemara dan Jewel Garden. Namun, hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu pun pihak yang bersedia memberikan klarifikasi. Sebelumnya, pada Dialog Publik Aktual Online bertajuk ‘Benang Kusut Konflik Agraria di Sumut, Investasi atau Perampasan’ 22 Oktober 2026, Sastra selaku Kuasa Hukum PT. NDP secara diplomatis menyatakan bahwa pihaknya hanya bekerja atas perintah PTPN I Regional I, dan menganggap persoalan yang timbul di lapangan sekadar perbedaan pendapat yang patut dihormati.

Related Post