Today

Sabtu, 21 November 2026

Temui Menhan Sjafrie, Yusril Dorong Revisi UU Pertahanan Negara hingga Bantah Bahas Kursi Cawapres

Aishila

1

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (kiri) berbincang dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (20/11/2026) kemarin. (Foto: Ist/ Aktual Online)
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (kiri) berbincang dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (20/11/2026) kemarin. (Foto: Ist/ Aktual Online)

AKTUALONLINE.co.id – Jakarta || Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menemui Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (20/11/2026). Pertemuan tersebut membahas percepatan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara agar selaras dengan ancaman perang siber (cyber war) hingga kecerdasan buatan (AI), sekaligus menepis spekulasi politik soal kursi calon wakil presiden (cawapres).

Yusril mengungkapkan kehadirannya merupakan undangan Menhan Sjafrie untuk mematangkan draf revisi regulasi pertahanan yang tengah digarap bersama Komisi I DPR RI dan ditargetkan meluncur pada awal 2027. Keterlibatan Yusril dinilai krusial karena ia merupakan tokoh yang mengajukan Undang-Undang Pertahanan Negara pada 2002 silam saat menjabat Menteri Kehakiman dan HAM di era Presiden Megawati Soekarnoputri.

“Secara umum beliau mengatakan UU ini sudah seperempat abad dan karena itu perlu banyak penyesuaian dengan perkembangan baru di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan terjadinya perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, cyber war dan AI, UU Pertahanan juga perlu diubah,” tegas Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, seperti yang dikutip Aktual Online, Sabtu (21/11/2026) dari laman kumham-imipas.go.id.

Menurut Yusril, pembaruan aturan ini mendesak dilakukan menyusul perubahan Undang-Undang tentang TNI yang sebelumnya juga lahir pada tahun yang sama. Kendati membantu merancang persiapan naskah, Yusril memastikan pembahasan teknis di parlemen nantinya akan dijalankan langsung oleh Menteri Hukum bersama Menteri Pertahanan sesuai kewenangan masing-masing.

Di luar agenda legislasi, pertemuan dua tokoh yang sama-sama terlibat dalam penanganan situasi genting Mei 1998 tersebut memicu pertanyaan awak media mengenai isu kursi calon wakil presiden. Yusril pun langsung membantah keras adanya pembicaraan politik di balik pertemuan tertutup itu.

READ  Urai Regulasi Tumpang Tindih, Kemenko Kumham Imipas Rilis 37 Rekomendasi Kebijakan

“Haha, enggaklah. Saya juga enggak nanya. Pak Menhan juga enggak ngomong apa-apa. Pak Menhan itu tokoh yang sangat disiplin. Beliau tidak akan bicara hal-hal yang di luar ruang lingkup tugas dan kewenangannya,” tegas Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, seperti yang dikutip Aktual Online, Sabtu (21/11/2026) dari laman kumham-imipas.go.id.

Yusril juga menepis anggapan bahwa pertemuan dengan Sjafrie turut menyinggung perkara penyadapan dan tindak pidana makar. Ia menegaskan urusan penyadapan dan makar sepenuhnya merupakan ranah penegakan hukum kepolisian, sedangkan kementeriannya hanya terlibat pada aspek penerapan serta penafsiran hukum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). || Red

Related Post