Today

Jumat, 20 November 2026

Atur Ratusan Ribu Madrasah Diniyah, Kemenag Kaji Ulang Full Day School

Aishila

2

Dirjen Pesantren Kementerian Agama Basnang Said (ketiga kiri) bersama jajaran membahas Rancangan Keputusan Menteri Agama (RKMA) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren pada Jalur Nonformal sekaligus penguatan kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Tamarin Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026) Kemarin. (Foto: Ist/ Aktual Online)
Dirjen Pesantren Kementerian Agama Basnang Said (ketiga kiri) bersama jajaran membahas Rancangan Keputusan Menteri Agama (RKMA) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren pada Jalur Nonformal sekaligus penguatan kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Tamarin Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026) Kemarin. (Foto: Ist/ Aktual Online)

AKTUALONLINE.co.id – Jakarta || Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Pesantren tengah menyusun Rancangan Keputusan Menteri Agama (RKMA) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren pada Jalur Nonformal guna menata ratusan ribu lembaga pendidikan keagamaan di tanah air. Regulasi terpadu ini dirancang untuk mengkonsolidasikan 105.007 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan 193.019 Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ), sekaligus memperkuat pemberian insentif bagi para pendidik.

Dalam pembahasan yang digelar di Tamarin Hotel, Jakarta Pusat, Rabu–Kamis (18–19/11/2026), Direktur Jenderal Pesantren Basnang Said menegaskan bahwa penyusunan aturan tersebut juga akan dibarengi dengan kaji ulang kebijakan full day school bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Fleksibilitas jadwal sekolah formal dinilai krusial agar tidak menggerus waktu belajar MDT dan LPQ yang umumnya berlangsung pada sore hari.

“Regulasi disusun untuk melindungi serta mengonsolidasikan kedua lembaga tersebut. Regulasi juga akan menguatkan peran negara dalam program pembinaan maupun pemberian insentif,” tegas Direktur Jenderal Pesantren Kemenag Basnang Said, seperti yang dikutip Aktual Online, Jumat (20/11/2026) dari laman kemenag.go.id.

Perumusan RKMA ini mengarahkan agar pengaturan Pengkajian Kitab Kuning, MDT, dan LPQ digabung dalam satu payung regulasi terpadu, sementara pengaturan Lembaga Dakwah Pesantren disusun terpisah. Adapun MDT dan LPQ yang berdiri di luar pesantren tetap diakomodasi melalui skema kerja sama atau afiliasi dengan pesantren terdaftar guna menertibkan tata kelola perizinan, standar kurikulum, hingga penerbitan syahadah atau ijazah.

Di sisi lain, perwakilan Direktorat Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Kemendikdasmen Sumiati menyoroti pentingnya sinkronisasi data antara EMIS Kemenag, Dapodik, dan Dukcapil untuk mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). Selama ini, santri di pesantren salafiyah maupun MDT murni kerap tercatat sebagai anak tidak sekolah akibat belum memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atau kendala administrasi kependudukan.

READ  Jaksa Agung ST Burhanuddin Kunker ke Kejati Riau

Guna mendukung keberlangsungan pembelajaran keagamaan di daerah, Kemendikdasmen turut membuka peluang pemanfaatan gedung sekolah formal pada sore hari untuk kegiatan belajar MDT melalui kesepakatan operasional bersama. Pembahasan teknis lampiran regulasi ini selanjutnya akan dimatangkan melalui kelompok kerja kecil yang terbagi dalam tiga klaster, yakni Kitab Kuning, MDT, dan LPQ. || Red

Related Post