Today

Jumat, 20 November 2026

‎BPN Deli Serdang Minta Masyarakat Pasang Patok Mandiri Selesaikan Sengketa, Warga Dalu X-A: BPN Deli Serdang Jangan ‘Bodoh-Bodohi’ Kami ‎

Prase Tiyo

3

Kepala BPN Deli Serdang Mahyu Danil (kiri) dengan surat resminya untuk masyarakat pejuang tanah suguhan Dalu X-A Tanjung Morawa.(Foto: Ist/Aktual Online)
Kepala BPN Deli Serdang Mahyu Danil (kiri) dengan surat resminya untuk masyarakat pejuang tanah suguhan Dalu X-A Tanjung Morawa.(Foto: Ist/Aktual Online)

‎AKTUALONLINE.co.id – Sumatera Utara || Badan Pertanahan Nasional (BPN) Deli Serdang meminta masyarakat untuk memasang patok secara mandiri di atas tanah yang saat ini bersengketa dengan CitraLand dan dimintai tolong agar diselesaikan oleh lembaga negara tersebut.
‎
‎Bahkan, dalam surat resmi BPN Deli Serdang MP.01.01/2028-12.07/XI/2026 tanggal 11 November 2026 itu, masyarakat diminta untuk menghadirkan para pihak berbatasan dengan tanah yang bersengketa, membayar uang pengukuran, serta melampirkan PBB tahun berjalan.
‎
‎Hardjito selaku Penasehat Kelompok Pejuang Tanah Suguhan Desa Dalu X-A menilai bahwa jawaban serta syarat-syarat yang diberikan BPN Deli Serdang merupakan bentuk pembodohan secara masif, guna membungkam pergerakan masyarakat untuk meminta haknya.
‎
‎Alasannya, masyarakat tidak meminta tanah yang saat ini bersengketa untuk diukur ulang sebagai langkah awal penyelesaian. Namun, BPN Deli Serdang wajib menjalankan Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 mengatur penerimaan, pencatatan dalam register, dan kajian pengaduan pertanahan.
‎
‎Kelompok meminta jawaban tertulis yang dapat diperiksa, berupa nomor register dan tanggalnya. Jika berkas dinilai belum lengkap, dokumen mana yang kurang. Yang paling penting adalah menjawab persoalan pemeriksaan Peta Nomor 56, peta terkait SK 42, HGU Nomor 96, bidang 03186, dan batas desa akan dilakukan.
‎
‎”Jangan berupaya bodoh-bodohi masyarakat pak Kepala BPN Deli Serdang. Mengarahkan pengukuran tanpa menjawab status pengaduan hanya memperpanjang ketidakpastian masyarakat,” cecarnya, Jumat (20/11/2026) pagi, didampingi salah salah seorang ahli waris, Usman Ali.
‎
‎Dibeberkan Hardjito pula bahwa perbedaan pencantuman desa belum otomatis membuktikan pelanggaran atau membatalkan hak yang telah terbit. Makanya, BPN diminta menguji dokumen dan menjelaskan hasilnya sesuai kewenangan, bukan membiarkan warga menebak apakah Tanah Suguhan yang dicatat dalam berbagai dokumen itu berada di Bangun Sari, Telaga Sari, atau Dalu X-A.
‎
‎Bahkan, untuk mempermudah kinerja BPN Deli Serdang, masyarakat telah melampirkan berbagai bukti-bukti pendukung klaim sengketa lahan yang diminta masyarakat.
‎
‎Sementara itu, Kepala BPN Deli Serdang Mahyu Danil hingga kini tidak dapat dikonfirmasi lantaran telah memblokir nomor wartawan Aktual Online.|| Prasetiyo
‎

READ  KPK Patah Taring Hadapi Eks Kadisdik Sumut dalam Kasus DAK Rp176 M

‎
‎
‎

Related Post