Today

Kamis, 19 November 2026

Aturan Baru Upah Minimum 2027 Terbit, Menaker Tetapkan Batas Akhir UMP 21 November

Aishila

13

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan keterangan mengenai pedoman penghitungan upah minimum tahun 2027 yang dikirimkan kepada seluruh gubernur di Indonesia, Rabu (18/11/2026). Kemarin (Foto: Ist/ Aktual Online)
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan keterangan mengenai pedoman penghitungan upah minimum tahun 2027 yang dikirimkan kepada seluruh gubernur di Indonesia, Rabu (18/11/2026) Kemarin. (Foto: Ist/ Aktual Online)

AKTUALONLINE.co.id – Jakarta || Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi menerbitkan pedoman penghitungan upah minimum tahun 2027 kepada seluruh gubernur di Indonesia menjelang tenggat penetapan upah pada akhir November ini. Melalui Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026, pemerintah mewajibkan penggunaan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, serta indikator ketenagakerjaan sebagai dasar perhitungan.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (18/11/2026), Yassierli menekankan bahwa perumusan upah harus menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

“Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan,” tegas Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, seperti yang dikutip Aktual Online, Kamis (19/11/2026) dari laman kemnaker.go.id.

Bagi daerah yang telah memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026, penyesuaian upah 2027 dihitung menggunakan formula inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan variabel alfa () pada rentang 0,50 hingga 1. Penentuan besaran nilai alfa tersebut menjadi kewenangan Dewan Pengupahan di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota dengan merujuk pada data KHL Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2026.

“Nilai alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan,” tegas Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, seperti yang dikutip Aktual Online, Kamis (19/11/2026) dari laman kemnaker.go.id.

READ  Satgas TPPO Terus Bertindak, 532 Tersangka Dibekuk

Dalam pedoman itu, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), serta dapat menetapkan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dengan besaran yang lebih tinggi dari upah minimum reguler bagi sektor unggulan berisiko khusus. Menaker mengingatkan tenggat waktu penetapan UMP paling lambat jatuh pada 21 November 2026 dan UMK paling lambat 25 November 2026, sedangkan UMSP dan UMSK menyusul maksimal lima hari setelahnya sebelum berlaku efektif pada 1 Januari 2027.

“Kami berharap seluruh gubernur dapat memperhatikan pedoman dan jadwal penetapan tersebut, serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Dengan demikian, proses penetapan upah minimum tahun 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan,” tegas Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, seperti yang dikutip Aktual Online, Kamis (19/11/2026) dari laman kemnaker.go.id.

Adapun untuk sektor usaha mikro dan kecil, besaran upah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja dengan batas paling rendah sebesar 50 persen dari upah minimum yang berlaku di wilayah setempat. || Red

Related Post