Today

Kamis, 19 November 2026

Jejak Penyadapan Presiden Mengarah ke Makar, Yusril Bidik Aktor di Luar Polri

Aishila

13

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan keterangan kepada awak media terkait perkembangan penyidikan kasus penyadapan ilegal Presiden dan dugaan tindak pidana makar di Trinity Tower, Jakarta, Rabu (18/11/2026) Kemarin (Foto: Ist/ Aktual Online)
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan keterangan kepada awak media terkait perkembangan penyidikan kasus penyadapan ilegal Presiden dan dugaan tindak pidana makar di Trinity Tower, Jakarta, Rabu (18/11/2026) Kemarin (Foto: Ist/ Aktual Online)

AKTUALONLINE.co.id – Jakarta || Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa keterkaitan antara kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia dengan dugaan tindak pidana makar semakin nyata. Seiring diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), penyidik menjadwalkan gelar perkara pada Kamis (19/11/2026) guna memetakan hubungan antar pelaku serta motif di balik operasi tersebut.

Dalam keterangannya kepada awak media di Trinity Tower, Jakarta, Rabu (18/11/2026), Yusril menyebut gelar perkara yang rencananya digelar di luar Mabes Polri itu akan melibatkan penyidik, para ahli, dan penasihat hukum demi menjamin transparansi. Hasil gelar perkara tersebut berpotensi mengarah pada penambahan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada maupun penetapan tersangka baru apabila ditemukan minimal dua alat bukti permulaan yang sah.

“Sekarang ini keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dengan tindak pidana makar semakin nyata. Besok rencananya akan dilakukan gelar perkara untuk melihat bagaimana hubungan antara pelaku-pelaku dan keterkaitan antara kedua tindak pidana tersebut,” tegas Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, seperti yang dikutip Aktual Online, Kamis (19/11/2026) dari laman kumham-imipas.go.id.

Yusril mengungkapkan, penyidik sempat menemukan adanya upaya penghapusan sebagian data dari perangkat komputer terkait perkara ini. Kendati demikian, aparat berhasil menyita sebagian besar rekaman pembicaraan dari telepon seluler pihak-pihak terkait yang kini tengah didalami secara intensif.

Dalam kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, tindak pidana makar tidak hanya diukur dari perbuatan yang telah selesai dilaksanakan, melainkan mencakup tahapan pemufakatan jahat hingga perbuatan permulaan. Terkait dugaan pengguna akhir (end user) perangkat penyadapan yang sebelumnya disebut mengarah kepada mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, temuan terbaru mengindikasikan adanya tujuan untuk melumpuhkan jalannya pemerintahan sehingga penyidikan perlu menelusuri aktor intelektual di baliknya.

READ  Jaksa Agung ST Burhanuddin Kunjungi Pembangunan IKN Nusantara

“Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya. Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi Kepolisian,” tegas Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, seperti yang dikutip Aktual Online, Kamis (19/11/2026) dari laman kumham-imipas.go.id.

Yusril menilai dugaan keterlibatan oknum internal Kepolisian dalam perkara makar merupakan peristiwa luar biasa karena belum pernah terjadi sejak 1945, sembari memastikan pengamanan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tetap berjalan maksimal oleh TNI. Di sisi regulasi, pemerintah berkomitmen memperketat pengawasan alat sadap di Kepolisian, KPK, dan BNN, namun menegaskan tidak dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang berlaku surut karena bertentangan dengan prinsip hukum pidana.

“Kewenangan penyadapan diberikan untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga harus dijalankan sesuai prosedur dan diawasi secara ketat. Jangan sampai kewenangan tersebut justru disalahgunakan,” tegas Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, seperti yang dikutip Aktual Online, Kamis (19/11/2026) dari laman kumham-imipas.go.id. || Red

Related Post