AKTUALONLINE.co.id— Jakarta ||| Angin segar berembus bagi para tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di seluruh Indonesia. Pimpinan DPR RI bersama Pemerintah resmi menyepakati pengangkatan status PPPK paruh waktu (part time) menjadi PPPK penuh waktu (full time). Tak hanya itu, PPPK penuh waktu juga bakal mengantongi hak yang sama untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Kabar bahagia ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong seusai menerima audiensi perwakilan Asosiasi Penggerak Tenaga Indonesia (APTI) dan forum PPPK Paruh Waktu-Non-ASN Guru di gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 10 November 2026.
“Alhamdulillah sudah disepakati oleh Pimpinan DPR bersama Pemerintah berkenaan dengan semua PPPK yang paruh waktu akan diangkat menjadi penuh waktu. Kemudian PPPK penuh waktu semua juga berpeluang punya hak yang sama untuk bisa menjadi CPNS,” ujar Bahtra, seperti yang dikutip Aktual Online, Rabu (11/11/2026) melalui laman www.dpr.go.id..
Politikus Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan, poin paling krusial dari kesepakatan tersebut adalah skema penganggaran gaji. Komisi II DPR RI berhasil memperjuangkan agar gaji pokok PPPK sepenuhnya ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga memberikan kepastian kesejahteraan bagi para pegawai di daerah.
“Gaji pokok mereka ditanggung oleh APBN, jadi itu sesuatu yang luar biasa bagi kami dan menjadi fokus perjuangan Komisi II. Alhamdulillah terakomodasi berkat perjuangan pimpinan DPR bersama pemerintah,” jelasnya.
Langkah strategis ini kini tinggal selangkah lagi menuju eksekusi. Pemerintah dan DPR tengah mematangkan aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang akan menjadi payung hukum teknis pelaksanaan di lapangan.
“Kita tinggal menunggu Peraturan Pemerintah. Kami yakin dan percaya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus mendengar aspirasi publik dan masyarakat, khususnya berkenaan dengan masa depan serta kesejahteraan PPPK,” pungkas Bahtra.|||Red
