AKTUALONLINE.co.id – TAPUT ||| Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memastikan kehadiran pelayanan kepada masyarakat pada masa transisi pascabencana di Kecamatan Parmonangan. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) perkembangan penanganan pascabencana yang dipimpin oleh Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni P. Lumbantoruan, M.Eng, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bahal Simanjuntak.
Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan bersama jajaran pemerintah kecamatan, pemerintah desa, puskesmas, sektor pendidikan, serta pertanian di Aula Kantor Camat Parmonangan, Senin (2/2/2026).
Rakor diawali dengan laporan dari Camat Parmonangan serta para kepala desa mengenai kondisi terkini desa-desa terdampak bencana, termasuk perkembangan penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan pentingnya rapat koordinasi sebagai sarana menyamakan visi dan langkah dalam percepatan penanganan serta pemulihan pascabencana.
“Terkait penanganan pascabencana, perlu kami sampaikan bahwa pemerintah tidak membedakan penanganan di Kecamatan Parmonangan dengan kecamatan lainnya. Semua wilayah terdampak tetap kita tangani dan kunjungi. Kami berharap data kerusakan dari desa-desa terdampak dapat dilaporkan secara akurat,” ujar Wakil Bupati.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan terus mengupayakan percepatan pemulihan dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi sebelumnya, termasuk perbaikan akses jalan, jaringan listrik, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pemulihan sektor pertanian.
“Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mempercepat proses pemulihan, mengingat adanya keterbatasan yang dimiliki pemerintah daerah,” lanjutnya.
Dalam masa transisi pascabencana ini, Wakil Bupati juga menekankan pentingnya memastikan akses pelayanan pendidikan bagi seluruh peserta didik. Ia meminta instansi teknis untuk mampu mencari solusi agar proses belajar mengajar tetap berjalan dengan baik.
Selain itu, ia mengimbau seluruh jajaran pemerintah untuk terus memantau kondisi masyarakat serta memberikan informasi yang jelas agar masyarakat tetap tenang di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.
“Kita harus terus memonitor kondisi masyarakat dan menyampaikan informasi yang jelas agar masyarakat tetap tenang dan kebutuhannya dapat terpenuhi, termasuk terkait dampak kebijakan pemerintah pusat atas penutupan perusahaan konsesi hutan. Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan,” tegas Wakil Bupati.
Rapat koordinasi kemudian dilanjutkan dengan laporan dari sejumlah perangkat daerah serta diskusi bersama guna mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi dalam penanganan dan pemulihan pascabencana di wilayah tersebut.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), perwakilan sejumlah perangkat daerah, serta unsur Polsek dan Koramil setempat. ||| Agus Juntak