AKTUALONLINE.co.id – HUMBAHAS ||| Pascabencana banjir dan longsor, Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi salah satu dari lima kabupaten/kota yang mendapat perhatian khusus Pemerintah Pusat karena terdampak cukup parah. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi melalui video conference (vidcon) yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Rabu (21/1/2026).
Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Utara dan sekitarnya masuk kategori terdampak cukup parah, antara lain Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Sibolga, serta daerah lainnya.
Pada kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menginstruksikan agar penanganan pascabencana banjir dan longsor dilakukan secara cepat dan tepat. Presiden juga telah menyetujui agar Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 dikembalikan setara dengan TKD Tahun Anggaran 2025 setelah dilakukan efisiensi.
Mendagri juga mengumumkan bahwa Presiden Prabowo menyetujui Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat tidak mengalami pemotongan, serta dikembalikan setara dengan TKD Tahun Anggaran 2025 setelah efisiensi.
Selain itu, disampaikan pula bahwa daerah-daerah yang TKD-nya telah dikembalikan setara dengan Anggaran Tahun 2025, namun masih mengalami kekurangan atau kerugian akibat bencana, dapat memanfaatkan anggaran TKD Tahun Anggaran 2026 untuk mendukung penanganan dan pemulihan pascabencana.
Untuk Kabupaten Humbang Hasundutan, TKD Tahun Anggaran 2026 sebelumnya mengalami efisiensi dibandingkan Tahun Anggaran 2025. Oleh karena itu, TKD tersebut akan digunakan atau dikembalikan setara dengan TKD Tahun Anggaran 2025 setelah efisiensi, guna mendukung upaya pemulihan pascabencana.
Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, S.H., M.H., Sekretaris Daerah Christison R. Marbun, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Martogi Purba, Kepala BPKPD Resva Panjaitan, Kepala BPBD Bernard Simamora, Kepala Bappelitbangda Pahala Lumban Gaol, Kepala Dinas PKP Anggiat Simanullang, Kepala Dinas Kominfo Adrianus Mahulae, serta jajaran terkait lainnya.