Ketua FBUKI Agus Anen (tengah), Sekjen Apson Parlindungan (kiri) dan Bendum Tongoni Doy (kanan). (Foto: dok. Aktual Online)
AKTUALONLINE.co.id – Medan || Peringatan Hari Anti Korupsi sedunia kali ini, Dewan Pimpinan Pusat Forum Bersama Umat Kebangsaan Indonesia (FBUKI) mengusulkan agar Presiden, DPR, aparat penegak hukum dan pejabat di tingkat pusat hingga daerah untuk menggelar deklarasi tobat Nasional korupsi dan kolusi.
Usul ini mereka utarakan sebagai kekhawatiran akan murka Tuhan atas praktek korupsi yang terus berulang, sekaligus kecemasan terhadap potensi kemarahan rakyat pada suatu hari nanti.
”FBUKI mengusulkan agar pemerintah menggelar deklarasi pertobatan nasional korupsi dan kolusi secara serentak di Indonesia pada penghujung 2025,” ungkap Ketua Umum FBUKI Agus Anen, Selasa (9/12/2025) pagi didampingi Sekjen Apson Parlindungan serta Bendum Tongoni Doy.
Usul ini juga kata Agus Anen sebagai perhatian besar mereka terhadap pidato Presiden Prabowo soal delapan kemerdekaan yang ingin direbut dalam 300 hari pertama pemerintahannya, dimana poin terakhir menekankan pada komitmen mewujudkan Indonesia merdeka dari korupsi melalui integritas hukum.
Termasuk ungkapan Ketua DPR Puan Maharani saat sidang bersama DPR-DPD yang menyinggung kekuatan rakyat yang harusnya menuntut pemerintah untuk melayani, bukan sebuah subjek untuk ditakut-takuti oleh penguasa.
Namun, kedua pesan pembesar itu dinilai tidak sejalan dengan fakta, karena budaya malu telah mengakar di kalangan pejabat maupun aparat tingkat pusat hingga desa. Padahal di negera lain, kebiasaan korupsi ini dapat ditekan dengan kesadaran dari masing-masing pejabat dengan memilih mundur, bukan melobi atau dihadiahi jabatan baru seperti di Indonesia.
Sementara itu, Penasehat FBUKI Rajamin Sirait menambahkan bahwa di Hari Anti Korupsi Sedunia ini, seluruh masyarakat Indonesia harus menyadari bahwa tindak korupsi ini telah membawa kehancuran terhadap dunia pendidikan, masa depan generasi muda, banyak pengangguran, timbulnya berbagai kejahatan, serta hancurnya lingkungan.
Di masa Presiden Prabowo Subianto, korupsi belum hilang namun berangsur diberantas dengan caranya. Hal ini pun membuat banyak pejabat korup telah mulai deg-degan dan berpikir berkali-kali melakukan trik yang sama untuk merampok uang rakyat.
”Kita bersyukur di masa Prabowo korupsi sudah berangsur hilang. Prabowo Presiden yang betul-betul melihat dengan hati,” ucap Rajamin Sirait.
Di sisi lain, bukti Pemerintahan Prabowo yang memimpin pakai hati dapat dilihat dari berbagai momen. Salah satunya saat kunjungannya ke Sumatera Utara beberapa waktu. Ia membagikan uang ke pekerja di jalan dengan memakai amplop lalu memerintahkan pengawalnya turun dan menyerahkannya langsung ke tangan pekerja, bukan dilempar.
Saat itu, dengan turunnya Presiden Prabowo maka seluruh kepala daerah serta jajarannya gerak cepat serta bantuan pun cepat disalurkan kepada para korban bencana meski berada di telat terisolir.
”Memang yang dibutuhkan masyarkat adalah bapak bangsa. Itu ada di diri Prabowo,” tutupnya.
Dengan karakter bapak bangsa tersebut, Rajamin Sirait yakin Prabowo Subianto tidak akan tinggal diam celah korupsi di tubuh pemerintahannya. Hanya saja, masyarakat diharap berperan aktif untuk menyuarakan setiap tindak korupsi yang ada disekelilingnya agar sampai ke telinga Prabowo Subianto.|| Prasetiyo