SEVP PTPN I Regional I Ganda Wiatmaja dengan latar belakang papan proyek pipanisasi Rp200 miliar tahun 2021 di perumahan elit Citraland dengan sumber dana APBD. (Foto: Ist/Aktual Online)
#Edisi 13
AKTUALONLINE.co.id – Deli Serdang || Secuil keterangan yang disampaikan Senior Executive Vice President Aset (SEVP) PTPN I Regional I Ganda Wiatmaja soal tidak ada melepaskan aset HGU kepada swasta, menjadi kode untuk membuka rentetan masalah pembangunan hunian elit dengan nama Deli Megapolitan.
“Bang kami tidak ada melepaskan aset tanah HGU ke perusahaan swasta. Kita tidak dapat melepaskan aset HGU ke perusahaan swasta. Kalau eks HGU bisa bang,” tulisnya lewat aplikasi perpesanan 26 Agustus 2025 lalu.
Tahun 2021 ternyata bukan hanya tanah HGU yang diberikan ke pengusaha swasta, namun Pemprovsu era Edy Rahmayadi menggelontorkan dana APBD sebesar Rp202,4 miliar guna mendukung pembangun hunian elit Citraland (red. nama familiar disebut masyarakat) dengan judul pekerjaan “jaringan perpipaan distribusi utama dan resvoir offtake SPAM Regional Mebidang”.
Chairul Abidin sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas SDA CKTR belum dapat dihubungi Aktual Online lantara nomor pribadinya masih nonaktif hingga berita ini diterbitkan.
Berdasarkan peristiwa tersebut, Pengamat Anggaran dan Kebijakan Publik Ratama Saragih, Rabu (10/9/2025) siang menyatakan bahwa yang dilakukan Pemprovsu era Gubsu Edy Rahmayadi adalah kejahatan korupsi, sebab APBD telah digunakan untuk kepentingan elit tertentu.
“APBD sejatinya tidak digunakan untuk kepentingan elit tertentu, apalagi untuk dimanfaatkan oleh warga elit tertentu. Namun jika fasilitas umum yang di bangun tersebut bisa menghasilkan fed back untuk menaikan pendapatan asli daerah (PAD) itu tak salah. Jadi Means reanya dimulai dari sisi perencanaannya ini kejahatan namanya, patutlah di Duga ada indikasi Korupsinya,” ungkapnya.
Ia pun mempertanyakan anggaran ratusan miliar itu mudah sekali dikeluarkan untuk membangun fasilitas hunian elit milik swasta, padahal masih banyak infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dan bisa mendongkrak ekonomi.
Memang, kode terbalik dalam pernyataan Ganda Wiatmaja seperti petunjuk dasar pengungkapan masalah-masalah yanah HGU dan Eks HGU yang selama ini menjadi masalah karena selalu diprioritaskan bagi pengusaha swasta, bukan masyarakat dengan harapan sederhana untuk membangun rumah dan bertani.*Bersambung ke #Edisi 14 || Prasetiyo
Baca berita terkait #Edisi 12