
AKTUALONLINE.co.id – Cimahi|||Melimpahnya stok beras di gudang Perum Bulog belum cukup menjamin stabilitas pangan di masyarakat. Komisi XI DPR RI meminta perusahaan pelat merah tersebut memastikan tata kelola distribusi dan penyaluran bantuan pangan berjalan merata serta tepat sasaran menjelang momentum Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa menegaskan, ukuran keberhasilan penugasan Public Service Obligation (PSO) Bulog tidak semata dilihat dari angka cadangan di gudang. Akses masyarakat untuk mendapatkan beras dengan harga terjangkau di pasaran menjadi indikator utama yang harus dicapai.
Pernyataan tersebut disampaikan Musthofa usai meninjau langsung Gudang Bulog Utama di Kota Cimahi, Jawa Barat, Jumat 20 November 2026. Menurut dia, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang menyentuh angka 4,5 juta ton merupakan modal kuat untuk menjaga stabilitas pasokan menjelang akhir tahun.
“Stok yang tersedia harus dipastikan distribusinya merata dan tepat sasaran. Jangan sampai beras tersedia di gudang, tetapi masyarakat masih kesulitan mendapatkannya dengan harga yang terjangkau,” tegas Musthofa, seperti yang dikutip Aktual Online, Sabtu (21/11/2026).
Untuk memperluas jangkauan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dia mendorong penyaluran beras menyasar seluruh lini. Mulai dari pasar tradisional, Rumah Pangan Kita (RPK), koperasi, hingga ritel modern. Peran pasar tradisional dinilai sangat krusial, terutama di daerah yang belum terjamah jaringan ritel modern, agar penyaluran tidak terpusat di titik tertentu saja.
Selain kelancaran distribusi, akurasi data penerima bantuan pangan turut menjadi sorotan. Musthofa meminta Bulog bersinergi dengan dinas sosial, pendamping masyarakat, pemerintah desa, hingga aparat kewilayahan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk melakukan verifikasi faktual.
“Pendataan tidak bisa hanya mengandalkan sistem elektronik. Perlu dikombinasikan dengan verifikasi langsung di lapangan melalui dinas sosial dan para pendamping, sehingga bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak,” ujarnya.
Di sisi lain, Musthofa juga menyoroti aspek pendanaan penugasan PSO. Dia menilai mekanisme pembayaran dan kompensasi dari pemerintah untuk kegiatan pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi harus jelas serta tepat waktu. Tanpa skema pembiayaan yang sehat, penugasan tersebut berpotensi membebani likuiditas perusahaan.
“Kalau mekanisme pembayarannya tidak diperbaiki, tentu ada beban yang harus ditanggung perusahaan terlebih dahulu. Karena itu, perlu ada sistem pembiayaan yang lebih baik, sehingga penugasan pemerintah dapat berjalan optimal tanpa mengganggu kesehatan keuangan Bulog,” terangnya.
Hasil pengawasan lapangan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi perbaikan tata kelola Bulog ke depan. “Yang paling penting adalah tata kelola dan distribusinya tepat. Kita ingin memastikan kehadiran negara melalui Bulog benar-benar dirasakan masyarakat, baik melalui ketersediaan beras, harga yang terjangkau maupun bantuan pangan yang tepat sasaran,” pungkasnya.|||Red




