AKTUALONLINE.co.id– Jakarta ||| Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melempar tantangan terbuka kepada seluruh instansi pemerintah untuk membongkar keretakan birokrasi yang lamban. Layanan publik yang selama ini memakan waktu berminggu-minggu diminta segera dipangkas menjadi hitungan hari memanfaatkan efisiensi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Tenggat waktu menohok tersebut dipatok Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria sebelum berakhirnya Kuartal IV 2026.
Pesan tegas itu disampaikan Nezar saat menjadi pembicara dalam Pelatihan AI Value Chain: Indonesia’s Strategy in the AI Supply Chain as a Middle Power yang diikuti secara daring dari Jakarta Pusat, Jumat Oktober 2026..
Nezar meminta setiap unit kerja di lembaga pemerintahan untuk setidaknya menetapkan satu jenis pelayanan publik yang bisa langsung diakselerasi menggunakan AI.
“Sebelum kuartal ini berakhir, tentukan satu layanan di unit Anda di mana AI dapat memangkas waktu tunggu dari hitungan minggu menjadi hitungan hari. Penerapan AI tidak boleh berhenti pada kegiatan demonstrasi teknologi atau pameran gimmick proyek percontohan yang tidak memberikan perubahan nyata,” ujar Nezar, seperti yang ditukitp Aktual Online, Sabtu (31/10/2026) dari laman www. komdigi.go.id.
Tolak Sistem Jadul, Ingatkan Lembaga Publik Jangan Sampai Kalah dari Swasta
Mantan Wamenkominfo tersebut memperingatkan bahwa gelombang transformasi AI berpotensi menciptakan jurang kesenjangan yang lebar antara instansi yang responsif adaptif dan lembaga yang masih betah memelihara sistem lama.
Jika instansi pemerintah lambat berbenah, sektor swasta yang memanfaatkan AI dipastikan bakal menyalip efisiensi pemrosesan dokumen, pengurusan izin, hingga layanan administratif publik. Keterlambatan mengadopsi AI dinilainya sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab pelayanan masyarakat.
“Tidak mengadopsi AI bukanlah pilihan yang wajar. Itu adalah sebuah keputusan untuk mengalami kemunduran,” tegas Nezar.
Strategi Lahir dari Eksekusi Nyata, Bukan Sekadar Dokumen di Atas Kertas
Nezar menekankan bahwa ekosistem pemerintahan berbasis AI harus bermula dari solusi nyata atas masalah harian yang dihadapi warga. Teknologi AI dapat dioptimalkan untuk verifikasi berkas otomatis, penyederhanaan izin usaha, penyusunan laporan, hingga kepatuhan regulasi.
Menurutnya, kehebatan sebuah instansi dalam menyusun cetak biru (blueprint) dan dokumen kebijakan tidak akan berarti apa-apa tanpa kemampuan mengeksekusi teknologi untuk menyelesaikan problem riil di lapangan.
“Pemahaman mengenai strategi lahir dari penerapan nyata di lapangan, bukan sekadar dari dokumen kebijakan yang menumpuk di meja,” pungkasnya.|||Red
