AKTUALONLINE.co.id – Jakarta ||| Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah titik krusial Indonesia—mulai dari Sumatra, Kalimantan, hingga Sulawesi—berpotensi memasuki fase paling kritis. Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengingatkan bahwa fenomena El Nino diperkirakan baru mencapai titik puncaknya pada Desember 2026 mendatang.
Daniel mewanti-wanti, jika karhutla terus berlanjut tanpa penanganan ekstra cerdas hingga memasuki akhir tahun, dampaknya akan sangat masif. Selain merusak ekosistem, lonjakan pelepasan emisi karbon ke udara bakal memperparah anomali cuaca secara global.
”Yang menjadi kekhawatiran kita, ini belum puncaknya. Puncaknya itu Desember. Masih lama. Kalau kebakaran makin menjadi-jadi, karbon yang dikeluarkan semakin banyak dan akhirnya memperburuk anomali cuaca,” tegas Daniel saat ditemui di Senayan, Selasa (20/10/2026), seperti yang dikutip Aktual Online, dari laman www.dpr.go.id.
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan skenario antisipasi tingkat tinggi. Pasalnya, jika intensitas panas dan titik api tak terkendali hingga akhir tahun, efek domino El Nino dikhawatirkan bakal membanting stabilitas iklim nasional hingga sepanjang 2027.
Minta Pemerintah Jangan Gengsi Terima Bantuan ASEAN
Di sisi lain, Daniel menyoroti sikap pemerintah terkait potensi bantuan internasional, khususnya dari negara-negara anggota ASEAN. Menurutnya, pemerintah harus bersikap terbuka dan tidak perlu ragu menerima uluran tangan negara sahabat demi mempercepat pemadaman karhutla.
Ia mencontohkan keberhasilan mitigasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra dan Aceh yang berjalan sangat pesat berkat keterbukaan kolaborasi internasional.
”Saya tidak paham kenapa harus tertutup. Tidak ada yang salah dengan menerima bantuan. Aceh sudah membuktikan, pembangunan kembali di sana berjalan sangat baik dan cepat. Pemerintah justru dibantu untuk bertindak cepat,” jelasnya.
Daniel menambahkan, penerimaan bantuan internasional harus dipandang sebagai upaya memperkuat kapasitas nasional dalam menghadapi bencana kemanusiaan dan lingkungan. Koordinasi, kewenangan, serta regulasi kerja sama tetap bisa disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.|||Red
