AKTUALONLINE.co.id – Jakarta ||| Pemerintah terus memutar otak mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih membakar sejumlah wilayah di tanah air. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pemerintah tak akan tinggal diam meski dihadapkan pada keterbatasan sumber air dan benih awan hujan. Bahkan, penegakan hukum tegas disiapkan bagi korporasi yang terbukti menjadi biang kerok.
Komitmen tersebut disampaikan Tito usai mengikuti Rapat Tingkat Menteri Membahas Situasi Terkini Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (19/10/2026).
”Kita sama-sama melakukan pengendalian dan mitigasi karhutla agar tidak berdampak lebih buruk dengan segala cara. Kalau memang ada korporasi yang terlibat, pemerintah Indonesia tidak akan segan-segan menindak tegas,” ujar Tito, seperti yang dikutip Aktual Online, Selasa (20/10/2026) dari laman www.kemendagri.go.id.
Mantan Kapolri tersebut membeberkan, tantangan terberat pemadaman saat ini bertumpu pada lahan gambut yang menyerap dan membutuhkan pasokan air dalam jumlah sangat besar. Situasi makin sulit lantaran puncak musim kemarau membuat sumber air mengering di berbagai titik.
Pakai Surfaktan dan Dorong Modifikasi Cuaca
Di tengah minimnya hujan alami serta terbatasnya awan potensial untuk Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), pemerintah menguji coba terobosan baru menggunakan bahan kimia khusus berupa surfaktan.
”Dengan bahan itu, jumlah air yang lebih sedikit mampu mendinginkan dan mematikan titik api di lahan gambut. Ini menjadi salah satu jalan keluar di tengah kesulitan air maupun modifikasi cuaca,” terang Tito.
Mendagri berharap sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat dapat mempercepat pemadaman. Ia juga berharap potensi benih awan kembali meningkat dalam beberapa hari ke depan agar operasi hujan buatan oleh BRIN dan BMKG dapat berjalan optimal.
Rapat koordinasi tingkat tinggi tersebut turut dihadiri Menko Polkam Dudung Abdurachman, Menteri Luar Negeri Armanatha Christiawan Nasir, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria. |||Red
