AKTUALONLINE.co.id TULUNGAGUNG |||
Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk jenjang SMA dan SMK tahun ajaran 2025/2026 di Kabupaten Tulungagung kembali menuai sorotan publik. Sejumlah orang tua calon siswa menilai jalur domisili sarat kejanggalan dan kurang transparan, sehingga memicu polemik yang meluas.
Keluhan paling menonjol datang dari warga yang tinggal sangat dekat dengan sekolah tujuan, namun anak mereka justru tidak lolos seleksi. Salah satunya adalah Nunik, warga Desa Kedungwaru, yang mengaku kecewa karena putrinya gagal masuk SMAN 1 Kedungwaru-padahal rumah mereka hanya berjarak sekitar 100 meter dari gerbang sekolah.
“Anak saya sudah sangat berharap bisa masuk SMA. Tapi kenapa yang jaraknya lebih jauh justru diterima ? Ini tidak masuk akal,” keluh Nunik.
Berdasarkan penelusuran terhadap sejumlah laporan warga, puluhan calon siswa mengalami nasib serupa, umumnya mereka mendaftar melalui jalur domisili dan berada dalam radius geografis sangat dekat dengan sekolah impian.
Heri Widodo, praktisi hukum sekaligus tokoh pendidikan setempat, menggarisbawahi adanya perbedaan mendasar antara jalur zonasi dan domisili.
“Zonasi mengacu pada jarak rumah ke sekolah, sedangkan domisili merujuk pada wilayah administratif. Jadi, dalam jalur domisili, kedekatan fisik tidak menjadi syarat utama. Yang penting, calon siswa berada dalam wilayah domisili yang telah ditetapkan pemerintah daerah,” jelas Heri, Kamis (3/7/2025).
Meski demikian, Heri menilai sistem tetap harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Bila ada faktor penentu lain, masyarakat berhak mengetahuinya.
“Jangan sampai jalur ini menjadi celah bagi praktik yang merugikan siswa. Sistem harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Atas kejanggalan ini, masyarakat mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, khususnya Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tulungagung, agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB jalur domisili.
Beberapa rekomendasi yang diajukan antara lain:
– Pembukaan kembali pendaftaran bagi siswa yang tidak tertampung
– Penambahan kuota penerimaan di sekolah-sekolah terkait
– Audit independen untuk memastikan akuntabilitas proses seleksi
“Jangan biarkan anak-anak kehilangan kesempatan sekolah hanya karena sistem yang tidak jelas,” pungkas Heri Widodo.||| Dodik S
Editor : Zul
