AKTUALONLINE.co.id – Jakarta || Peta politik nasional bergerak makin panas seiring keberanian Senayan melangkah ke tahap krusial konstitusional. Pimpinan DPR RI secara resmi menerima penyerahan dokumen usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dokumen usulan tersebut ditandatangani oleh 120 anggota DPR RI dengan rincian Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) 45 Anggota, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 28 Anggota, Fraksi Partai NasDem: 22 Anggota, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 15 Anggota, Fraksi Partai Demokrat: 6 Anggota, dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN): 4 Anggota.
Jumlah pengusul ini telah melampaui syarat minimal 25 orang anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (MD3) jo Pasal 20A UUD 1945 untuk memulai mekanisme pemakzulan (impeachment).
“Kami mewakili beberapa anggota DPR RI yang dalam hal ini menggunakan hak konstitusionalnya seperti diatur pada Pasal 20A UUD 1945 dan Pasal 79 ayat 1 UU MD3 tentang pengusulan Hak Menyatakan Pendapat yang pada akhirnya bisa bermuara kepada pemakzulan terhadap Saudara Gibran Rakabuming selaku Wakil Presiden atas dugaan tidak lagi memenuhi syarat,” tegas Anggota Fraksi PKB DPR RI Muhammad Khozin, seperti yang dikutip Aktual Online, Rabu (11/11/2026) dari saluran YouTube TVR Parlimen / DPR RI.
Pengusulan resmi ini menyusul dinamika peradilan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan dokumen persyaratan ijazah yang sebelumnya memicu polemik hukum panjang. Sesuai mekanisme tata tertib DPR, Pimpinan DPR akan memproses usulan ini melalui rapat paripurna untuk menentukan pembentukan panitia khusus (Pansus) HMP guna mendalami materi pembuktian sebelum diteruskan ke Mahkamah Konstitusi. || Red
