AKTUALONLINE.co.id – Jakarta || Upaya memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran ke lapisan masyarakat terbawah kini memasuki babak baru lewat pendorongan gerakan nasional transformasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) berbasis digital. Pemerintah merangkul seluruh elemen masyarakat, aparatur kewilayahan, hingga aparatur sipil negara (ASN) untuk menjadi ujung tombak pelayanan sebagai Agen Perlinsos.
Langkah krusial tersebut direalisasikan dalam konsolidasi lintas instansi skala besar yang digelar di Jakarta pada 8 September 2026. Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengumpulkan Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta jajaran Pangdam, Kapolda, hingga seluruh Dandim dari ketiga wilayah tersebut untuk mempercepat pelaksanaan uji coba Perlinsos Digital di lapangan.
Sistem anyar ini dihadirkan guna memangkas alur birokrasi yang panjang. Selama ini, masyarakat harus melewati sekitar tujuh tahapan berjenjang yang memakan waktu cukup lama hanya untuk mengajukan bantuan. Melalui skema Perlinsos Digital, warga diberikan akses penuh untuk mendaftar maupun mengajukan sanggahan secara mandiri dengan pendampingan agen di lapangan.
“Terkait peran Agen Perlinsos, perlu saya pastikan juga bahwa mereka bukanlah pihak yang menentukan seseorang berhak menerima bantuan atau tidak. Tugas mereka murni sebagai ‘loket pelayanan bergerak’ yang membantu warga untuk mendaftar kapan saja dan di mana saja. Keputusan akhir sepenuhnya berjalan melalui verifikasi sistem otomatis yang objektif berdasarkan integrasi data nasional,” tegas Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, seperti yang dikutip Aktual Online, Kamis (8/10/2026) dari laman www.dewanekonomi.go.id.
Hingga saat ini, pelaksanaan piloting Perlinsos Digital telah mencatat sebanyak 4,3 juta Kepala Keluarga (KK) terdaftar di 258 kabupaten/kota. Pemerintah memproyeksikan target pendaftaran mencapai 48 juta KK hingga Desember mendatang, dengan kebutuhan pengerahan sekitar 250 ribu Agen Perlinsos khusus untuk wilayah Pulau Jawa.
“Tujuan dari upaya ini sederhana: jangan sampai ada masyarakat yang berhak, tetapi tidak mendapatkan bantuan hanya karena tidak tercatat atau kesulitan mengakses sistem. Birokrasi harus semakin dekat, melayani dengan mudah sehingga bantuan sosial diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan,” tegas Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, seperti yang dikutip Aktual Online, Kamis (8/10/2026) dari laman www.dewanekonomi.go.id. || Red
