Today

Jumat, 20 November 2026

Buka-bukaan Perjanjian ‘Rahasia’ Proyek CitraLand #Edisi 12

Prase Tiyo

2

Penggalan perjanjian Deli Megapolitan CitraLand No.Dir/SPK-I/01/VI/2020.(Foto: Prasetiyo/Aktual Online)
Penggalan perjanjian Deli Megapolitan CitraLand No.Dir/SPK-I/01/VI/2020.(Foto: Prasetiyo/Aktual Online)

AKTUALONLINE.co.id – Sumatera Utara || Mengusut setiap transaksi kerjasama proyek Deli Megapolitan sebenarnya tidak sulit, dan dapat ditelusuri dari nomor rekening resmi milik PTPN II (red. sekarang bernama PTPN I Regional I) maupun PT. Nusa Dua Propertindo (NDP).

Pasalnya, dalam perjanjian Dir/SPK-I/01/VI/2020 yang ditandatangani pada 26 Juni 2020 tersebut Pasal 10 poin 10.11.4 menegaskan bahwa pembayaran yang diterima perusahaan perkebunan dilakukan lewat rekening BRI KCP PTPN II dengan nomor 2224.01.000021.305.

Meskipun PT. NDP disebut sebagai pihak yang turut menerima pembayaran, namun dalam perjanjian kerjasama bernilai ratusan miliar tersebut kolom nomor rekeningnya dibiarkan melompong.

Memang, tidak dipungkiri dalam perjanjian tersebut bahwa transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan cara lain melalui pesan tertulis dari PTPN II maupun PT.NDP.

Menganalisis hal tersebut, Praktisi Hukum Jauli Manalu mengatakan bahwa ketiadaan nomor rekening PT. NDP dalam ikatan kerjasama, membuka celah penyimpangan aliran dana. Makanya, aliran-aliran dana dari kerjasama proyek yang diklaim menguntungkan negara ini tidak sulit untuk dicek.

“Ini kan celah. Harusnya jika disebut-sebut menguntungkan negara, berapa untungnya. Masuk kemana dana-dana yang sudah dikeluarkan. Gampang sebenarnya, tidak sulit. Tapi beda hal dengan tidak mau, tinggal muncul pertanyaan mengapa tidak ditelusuri aliran-aliran dana dalam proyek ini,” tegasnya, Jumat (20/11/2026) siang.

Sementara itu, persoalan proyek Deli Megapolitan CitraLand sebenarnya bukan terpatok pada perjanjian ini saja. Melainkan pada terbitnya HGU untuk PTPN I Regional I yang memicu sengketa lahan dengan masyarakat.

HGU diterbitkan setelah pemerintah mengeluarkan dokumen pendistribusian tanah kepada masyarakat, lalu bidang yang diklaim sebagai aset oleh PTPN I Regional I tidak diukur ulang, melainkan mengandalkan peta ukur lama.

Kepala BPN Deli Serdang Mahyu Danil saat ini tidak dapat dikonfirmasi terkait persoalan terbitnya HGU di atas lahan-lahan yang sudah didistribusikan. Pasalnya, ia telah memblokir nomor wartawan Aktual Online.*Bersambung || Prasetiyo

READ  Tiba Di Langkat, Presiden Prabowo Pastikan Terus Pantau Pemulihan Bencana

 

Catatan Redaksi:
Redaksi Aktual Online telah melayangkan permohonan konfirmasi kepada Region Head PTPN I Regional I Wispramono Budiman, Kuasa Hukum PT. NDP Sastra, serta perwakilan pihak pengembang CitraLand maupun pengembang Pesona Indah Cemara dan Jewel Garden. Namun, hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu pun pihak yang bersedia memberikan klarifikasi. Sebelumnya, pada Dialog Publik Aktual Online bertajuk ‘Benang Kusut Konflik Agraria di Sumut, Investasi atau Perampasan’ 22 Oktober 2026, Sastra selaku Kuasa Hukum PT. NDP secara diplomatis menyatakan bahwa pihaknya hanya bekerja atas perintah PTPN I Regional I, dan menganggap persoalan yang timbul di lapangan sekadar perbedaan pendapat yang patut dihormati.

Related Post