Today

Rabu, 18 November 2026

Urai Regulasi Tumpang Tindih, Kemenko Kumham Imipas Rilis 37 Rekomendasi Kebijakan

Aishila

3

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan arahan dalam kegiatan Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026) Kemarin. (Foto: Ist/ Aktual Online)
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan arahan dalam kegiatan Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026) Kemarin. (Foto: Ist/ Aktual Online)

AKTUALONLINE.co.id – Jakarta || Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyerahkan 37 rekomendasi kebijakan kepada 50 kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Langkah ini ditempuh untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor guna menuntaskan hambatan regulasi dalam mendukung program prioritas nasional.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan dalam kegiatan di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026) tersebut dirumuskan untuk memecahkan persoalan lintas sektoral yang tidak dapat ditangani satu instansi secara tunggal. Menurut dia, fungsi koordinasi tidak boleh berhenti pada forum rapat ataupun kesimpulan administratif semata.

“Kementerian Koordinator dibentuk untuk menjalankan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan. Kita harus mengetahui bagian mana dari suatu kebijakan yang belum berjalan, mengapa hal itu terjadi, siapa yang mempunyai kewenangan menyelesaikannya, dan keputusan apa yang diperlukan,” tegas Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, seperti yang dikutip Aktual Online, Rabu (18/11/2026) dari laman kumham-imipas.go.id.

Yusril juga mengingatkan seluruh jajaran kabinet agar memastikan setiap program pemerintah memiliki landasan regulasi yang kuat serta tata kelola administrasi yang tertib. Ia menekankan pentingnya membenahi aturan yang tumpang tindih serta membangun kesepakatan apabila terjadi perbedaan pandangan antarinstansi agar tidak menimbulkan risiko hukum di kemudian hari.

“Menjaga Presiden berarti menjaga agar kebijakan yang dijalankan atas nama pemerintah mempunyai dasar hukum yang benar, prosedur yang tertib, dan pertimbangan yang matang. Jangan sampai Presiden harus menanggung akibat dari persoalan hukum atau kekeliruan administrasi yang sebenarnya dapat dicegah oleh para pembantunya,” tegas Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, seperti yang dikutip Aktual Online, Rabu (18/11/2026) dari laman kumham-imipas.go.id.

READ  Perkuat Meritokrasi, Polri Konsolidasikan Asesor Assessment Center

Dalam paparan strategisnya, Yusril menggarisbawahi keterkaitan empat pilar koordinasi kementeriannya, mulai dari kepastian prosedur di bidang hukum, pemenuhan hak asasi manusia secara nyata, pelayanan serta pengawasan keimigrasian yang tertib, hingga peningkatan pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan. Ia meminta jajaran Kemenko Kumham Imipas mengawal ketat pelaksanaan 37 rekomendasi tersebut melalui penyusunan rencana aksi dan evaluasi berkala bersama instansi penerima.

“Jangan sampai rekomendasi itu hanya menambah arsip administrasi. Kita perlu mengetahui perkembangan tindak lanjutnya secara berkala, mana yang telah dilaksanakan, mana yang perlu disempurnakan, dan persoalan mana yang harus dibawa ke tingkat koordinasi yang lebih tinggi,” tegas Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, seperti yang dikutip Aktual Online, Rabu (18/11/2026) dari laman kumham-imipas.go.id.

Sebelumnya, Sekretaris Kemenko Kumham Imipas R. Andika Dwi Prasetya melaporkan bahwa dari total 50 instansi penerima rekomendasi, sebanyak 22 pimpinan hadir secara langsung, 27 instansi diwakili pejabat terkait, sementara satu penerima yakni Mahkamah Agung berhalangan hadir. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan, sejumlah menteri dan wakil menteri kabinet, pimpinan lembaga negara seperti KPK, Komnas HAM, LPSK, BRIN, BSSN, BNPP, anggota Baleg DPR RI, serta para kepala daerah. || Red

Related Post