
AKTUALONLINE.co.id – Jakarta || Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyepakati sinergi strategis untuk mempercepat penyelenggaraan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Sekolah Rakyat serta transformasi data melalui Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Salah satu fokus utama kesepakatan tersebut adalah pemanfaatan lahan seluas delapan hektar di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Kesepahaman itu dicapai dalam pertemuan antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/11/2026). Gus Ipul menyebutkan bahwa lahan yang disiapkan berada di sisi wilayah administrasi DKI Jakarta dari total lebih dari 100 hektar kawasan Hutan Kota UI.
“Alhamdulillah, UI ini kan bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat. Kebetulan, lahan itu merupakan bagian dari hutan kota UI,” tegas Menteri Sosial Saifullah Yusuf, seperti yang dikutip Aktual Online, Selasa (17/11/2026) dari laman kemensos.go.id.
Untuk merealisasikan pembangunan tersebut, Kemensos akan segera meninjau lokasi sekaligus mendorong percepatan administrasi melalui penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI Jakarta dan pihak Universitas Indonesia. Di samping lokasi UI, kedua belah pihak juga merencanakan perluasan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 DKI Jakarta di kawasan Margaguna, Jakarta Selatan, dengan merelokasi fasilitas panti sosial milik Pemprov DKI.
“Hutan Kota UI itu ada 100 hektar lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat. Itu sudah diproses, tinggal mungkin membutuhkan perjanjian kerja sama atau PKS antara Pak Gubernur dan Rektor UI,” tegas Menteri Sosial Saifullah Yusuf, seperti yang dikutip Aktual Online, Selasa (17/11/2026) dari laman kemensos.go.id.
Di sektor perlindungan sosial, Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta sepakat menggelar deklarasi Perlinsos guna memperluas pemutakhiran data serta registrasi ulang penerima bantuan sosial secara digital. Upaya ini akan melibatkan pengurus RT/RW, lurah, camat, hingga pilar-pilar sosial sebagai relawan Agen Perlinsos di lapangan.
Pertemuan yang turut dihadiri jajaran pimpinan tinggi Kemensos tersebut juga mematangkan rencana uji coba (piloting) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan. Melalui skema ini, penyandang disabilitas diharapkan memperoleh kemudahan serta kesetaraan akses layanan publik, terutama pada sektor transportasi dan kesehatan. || Red





