AKTUALONLINE.co.id—Antalya ||| Pemerintah Indonesia menegaskan posisi strategis kawasan hutan sebagai fondasi utama pembangunan dan ketahanan nasional di hadapan para pemimpin dunia. Perlindungan ekosistem hutan dinilai harus berjalan beriringan dengan skema pembiayaan internasional yang adil serta penguatan peran masyarakat lokal.
Sikap tegas tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam forum COP31 Leaders’ Summit Event on Forests di Plenary Akdeniz, Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Rabu 11 November 2026.
“Hutan bukanlah penghambat pembangunan. Hutan adalah fondasi masa depan kita. Bagi Indonesia, melindungi hutan berarti melindungi rakyat, ketahanan air dan pangan, serta ketahanan nasional kita,” tegas Hashim, seperti yang dikutip Aktual Online, Kamis (12/11/2026).
Dalam forum yang bertujuan memperkuat momentum politik guna menghentikan deforestasi pada 2030 tersebut, Hashim turut mengapresiasi kepemimpinan Brasil dan Norwegia dalam mendorong kerja sama kehutanan, termasuk lewat Tropical Forest Forever Facility (TFFF) yang diluncurkan pada COP30 di Belém.
Menurut Hashim, negara-negara pemilik hutan tropis telah menyediakan barang publik global yang menopang iklim dunia. Oleh karena itu, tanggung jawab besar tersebut wajib diimbangi dengan dukungan pembiayaan internasional yang adil, terukur, dan berjangka panjang.
Sebagai anggota Dewan TFFF, Indonesia berkomitmen mendorong tata kelola yang transparan serta penghormatan terhadap prioritas nasional. Hashim juga menegaskan kembali komitmen investasi Indonesia di TFFF sembari mengajak lebih banyak mitra global untuk bergabung. Ia mengingatkan bahwa investasi swasta dan pasar karbon berintegritas tinggi hanya bersifat melengkapi, bukan menggantikan kewajiban pendanaan publik dari negara-negara maju.
Di tingkat domestik, Hashim memaparkan capaian agenda Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang memadukan perlindungan hutan primer, pengelolaan hutan lestari, serta rehabilitasi lahan gambut dan mangrove.
Di saat bersamaan, pemerintah terus memperluas akses Perhutanan Sosial yang kini telah menjangkau lebih dari 8,3 juta hektare lahan dan memberi manfaat ekonomi langsung bagi sekitar 1,4 juta rumah tangga.
“Inilah cara perlindungan hutan mendukung lapangan kerja, penghidupan, dan martabat masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Hashim mengumumkan bahwa Indonesia akan resmi bergabung dalam Forest and Climate Leaders’ Partnership (FCLP) di Paviliun Indonesia pada Kamis (12/11/2026). Sebagai penanda tangan Intergovernmental Land Tenure Commitment (ILTC) sekaligus menyambut Dekade PBB untuk Aforestasi dan Reforestasi 2027–2036, Indonesia juga bertekad terus mengakui keberadaan hutan adat dan menuntaskan persoalan tenurial.
“Masyarakat harus menjadi mitra dalam melindungi hutan yang menjadi sandaran hidup mereka,” imbuhnya.
Menutup pernyataannya, Hashim menekankan bahwa berbagai inisiatif global seperti TFFF, FCLP, dan ILTC harus bermuara pada dampak nyata di lapangan, bukan sekadar seremoni diplomatik.
“Keberhasilan kita harus diukur bukan dari pengumuman baru, melainkan dari hutan yang terjaga, masyarakat yang berdaya, dan pembiayaan yang benar-benar tersalurkan,” pungkas Hashim.|||Red
