AKTUALONLINE.co.id—Jakarta ||| Ketergantungan berlebih terhadap penyedia teknologi kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) global dinilai berisiko menggerus kendali pemerintah maupun perusahaan nasional atas sistem digital mereka sendiri. Saat infrastruktur telanjur terintegrasi, pembengkakan biaya lisensi hingga keterikatan kontrak dengan vendor luar dapat membatasi ruang gerak Indonesia untuk berinovasi secara mandiri.
Peringatan tersebut disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria dalam forum Merdeka AI Summit di Jakarta Selatan, Rabu 11 November 2026. Kendati demikian, Nezar menekankan bahwa konsep kedaulatan AI bukan berarti Indonesia menutup diri dari kerja sama internasional.
“Indonesia tetap perlu terbuka terhadap kolaborasi, tetapi harus memiliki posisi tawar yang kuat dan mampu menentukan prioritas, aturan, serta batas penggunaan teknologi AI di dalam negeri,” ujar Nezar, seperti yang dikutip Aktual Online, Kamis (12/11/2026) melalui laman www.komdigi.go.id.
Ia menyoroti ancaman serius berupa ketergantungan pada segelintir raksasa teknologi global yang memicu risiko vendor lock-in (terkunci pada satu penyedia) hingga potensi kill switch atau pemutusan akses sepihak. Kondisi tersebut dikhawatirkan menghambat keleluasaan negara dalam mengelola infrastruktur digital strategis.
“Karena itu, kerja sama internasional harus dibangun secara setara untuk memperkuat kapasitas teknologi nasional,” tegasnya.
Menurut Nezar, mewujudkan kedaulatan AI tidak cukup hanya dengan membangun pusat data (data center) di dalam negeri. Penguasaan terhadap algoritma dan model pemrosesan data justru menjadi kunci utama.
“Kedaulatan data tidak sama dengan kedaulatan AI. Sebuah negara bisa menyimpan datanya di dalam negeri, tetapi kalau kecerdasan yang mengolah data itu bergantung pada model yang dikendalikan pihak lain, kontrolnya belum penuh,” paparnya.
Guna memutus ketergantungan tersebut, Nezar mendorong pelaku industri teknologi nasional bertransformasi dari sekadar distributor produk asing menjadi pengembang melalui penguatan riset dan pengembangan (research and development/R&D).
“Kalau R&D kita lemah, kita tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Kita tidak bisa membuat value creation dari proses bisnis,” imbuhnya.
Penguatan ekosistem ini harus digarap secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, mencakup kapasitas komputasi, pasokan energi, konektivitas, serta keterlibatan aktif dalam rantai pasok semikonduktor global.
“Dengan dukungan pasar digital yang besar dan bonus demografi, Indonesia memiliki modal untuk mempercepat pengembangan teknologi nasional menuju visi Indonesia Digital 2045, yakni membangun teknologi Indonesia yang inklusif, berdaya, dan berdaulat,” pungkas Nezar.|||Red
