AKTUALONLINE.co.id – Sumatera Utara || Meski telah jelas bahwa PT. Nusa Dua Propertindo (NDP) yang meneken akad jual beli penjualan rumah mewah CitraLand dengan konsumen, namun tidak ada kepastian bahwa status tanah berupa Hak Guna Bangunan (HGB) bisa berubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) seperti yang digadang-gadang kepada calon konsumen selama ini.
“Ada semua lengkap legalitasnya. Serah terimanya SHM,” ungkap RMN seorang marketing CitraLand, dalam investigasi Aktual Online 2 September 2025 lalu.
Namun, tidak satupun pasal di dalam perjanjian No.Dir/SPK-I/01/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 antara PT. Perkebunan Nusantara II (red. sekarang berganti nama menjadi PTPN I Regional I), PT. Ciputra KSPN dan PT. NDP dapat menguatkan penerbitan SHM bagi konsumen CitraLand.
Seperti dalam Pasal 10 Poin 10.7 Butir 10.7.1 tentang kompensasi perpanjangan HGB, dijelaskan bahwa konsumen yang membeli perumahan elite CitraLand diberikan hak perioritas untuk mendapatkan kompensasi berupa perpanjangan HGB.
“Sebagai kompensasi atas komitmen PTPN II (red. sekarang bernama PTPN i Regional I) untuk memberikan hak perioritas kepada konsumen/masyarakat pembeli produk real estat kawasan industri, produk real estat kawasan bisnis dan/atau PUP kawasan hijau, dalam bentuk status tanah HGB yang diterbitkan di atas HPL, PTPN II berhak untuk menerima pembayaran berupa kompensasi perpanjangan HGB dari masing-masing PUP tersebut, atau secara langsung dari konsumen pembeli produk real estat kawasan industri, produk real estat kawasan bisnis atau produk real estat kawasan hijau,” diuraikan dalam perjanjian.
Sayangnya, persoalan kasus CitraLand bukan berada di titik ini saja. Aktual Online mendapati bahwa surat HGU yang diterbitkan oleh BPN tidak memiliki peta bidang maupun peta pendaftaran. Sehingga, batas-batas lahan yang diklaim sebagai aset PTPN I Regional I, turut mencaplok lahan-lahan hak warga.
Kepala BPN Sumut Nugraha dan Kepala BPN Deli Serdang Mahyu Danil sendiri tidak mau memberikan penjelasan mengenai persoalan ini. Bahkan, tugas mereka untuk melakukan pengukuran ulang sebagai solusi sengketa lahan yang ada, juga tidak dilakukan hingga membuat konflik terus membara.*bersambung || Prasetiyo
Catatan Redaksi:
Redaksi Aktual Online telah berusaha melakukan konfirmasi untuk meminta keterangan dari Region Head PTPN I Regional I Wispramono Budiman, Kuasa Hukum PT. NDP Sastra dan pihak pengembang CitraLand, namun hingga kini tidak satupun dari mereka mau memberikan penjelasan soal perjanjian tersebut. Perlu diingat pula bahwa Sastra selaku Kuasa Hukum dalam Dialog Publik PT. NDP hanya mengakui bahwa mereka bekerja atas perintah PTPN I Regional I dan menyatakan persoalan-persoalan yang timbul sebagai perbedaan pendapat yang tetap mereka hormati.
