AKTUALONLINE.co.id—MAJALENGKA ||| Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memastikan program kerakyatan berjalan tepat sasaran. Di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang kini dikenal sebagai Program Bedah Rumah melompat drastis pada tahun 2026 ini menjadi 2.025 unit rumah.
Angka tersebut meroket tajam dibandingkan realisasi tahun 2025 yang hanya mencakup 250 unit rumah. Ribuan bantuan renovasi ini tersebar merata di 26 kecamatan dan 173 desa guna mengentaskan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah tersebut.
Peningkatan masif ini turut dirasakan secara regional. Provinsi Jawa Barat kini tercatat sebagai penerima alokasi BSPS terbesar secara nasional pada 2026, yakni sebanyak 49.229 unit rumah—jauh meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 6.367 unit.
Guna memastikan progres di lapangan berjalan optimal, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati bersama jajaran pejabat Eselon I Kementerian PKP turun langsung meninjau rumah-rumah penerima BSPS yang telah rampung direnovasi di Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Minggu 8 November 2026.
Rombongan peninjau yang terdiri dari Plt Dirjen Perdesaan Teddy Paul H. Siagian, Staf Ahli Riadi, serta Staf Khusus Dwidadi Sugito berdialog langsung dengan warga sekaligus memasang peneng BSPS sebagai tanda selesainya renovasi.
Salah satu warga yang disambangi adalah Ibu Sami (80), seorang pengepul barang rongsok yang kini bisa bernapas lega karena memiliki tempat tinggal jauh lebih layak. Kunjungan serupa juga dilakukan ke kediaman Bapak Agus Suryana (buruh harian lepas) serta Bapak Endang Sopiyan (pekerja jasa cuci rumahan), yang tidak hanya menerima bantuan bedah rumah, tetapi juga telah mengantongi sertipikat rumah gratis dan mengakses KUR Perumahan.
Sri Haryati menegaskan, program BSPS merupakan wujud nyata perhatian Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan hunian yang aman, nyaman, dan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Presiden Prabowo mendorong untuk membedah rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni, dan dalam membuat aturan yang mempermudah serta anggarannya jelas harus transparan,” ujar Sri Haryati, seperti yang dikutip Aktual Online, Senin (9/11/2026) dari laman www.pkp.go.id.
Ia juga mewanti-wanti seluruh pihak agar menjaga integritas dan akuntabilitas pelaksanaan program. Sri bahkan meminta masyarakat untuk mendokumentasikan dan melaporkan segala bentuk pelanggaran atau pungutan liar di lapangan.
Selain mendongkrak kualitas fisik bangunan, pelaksanaan bedah rumah terbukti memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian lokal. Aktivitas renovasi ini turut menggerakkan sektor toko material, memberdayakan pekerja bangunan, serta meningkatkan perputaran uang di tengah masyarakat.
Melalui integrasi program BSPS, sertipikasi tanah gratis, hingga fasilitas pembiayaan KUR Perumahan berbunga 6 persen, pemerintah optimistis mampu menggenjot kesejahteraan keluarga secara menyeluruh—memperbaiki hunian, memberikan kepastian hukum, sekaligus menguatkan ekonomi kerakyatan.|||Red
